Jakarta, Presisimedia.com — Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman (LSM P2NAPAS) meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk segera bertindak menindaklanjuti dugaan pengusiran, perampasan, serta pembuangan barang-barang pribadi warga yang dinilai berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
Permintaan tersebut disampaikan melalui Surat Pendampingan dan Permohonan Klarifikasi bernomor 003/LSM P2NAPAS/SP-PK/02/2026, terkait aduan dugaan pelanggaran HAM terhadap seorang warga DKI Jakarta. Aduan ini telah tercatat secara resmi di Komnas HAM dengan Nomor Agenda 162251, diterima pada 26 Februari 2026.
Baca juga :
Kasus Pengrusakan di Cengkareng: Polisi Diminta Tindak Tegas Pelaku https://presisimedia.com/kasus-pengrusakan-di-cengkareng-polisi-diminta-tindak-tegas/
Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, menyatakan bahwa peristiwa yang dialami korban tidak hanya menyentuh aspek kehilangan tempat tinggal, tetapi juga menyangkut perlakuan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
“Korban diduga mengalami pengusiran secara paksa, perampasan serta pembuangan barang-barang pribadi, dan tidak mendapatkan perlindungan negara pasca-bencana. Ini adalah persoalan serius yang harus ditangani secara adil, transparan, dan berkeadilan,” ujarnya, Kamis (27/2/2026).
Menurut LSM P2NAPAS, kondisi tersebut menempatkan korban dalam situasi rentan secara sosial, ekonomi, dan psikologis. Oleh karena itu, keterlibatan aktif Komnas HAM dinilai penting untuk memastikan hak-hak dasar korban terlindungi serta mencegah terjadinya tindakan lanjutan yang bersifat intimidatif atau tidak manusiawi.
Baca juga :
LSM P2NAPAS Minta Kompolnas RI Awasi Penanganan Dugaan Pengerusakan di Jakbar https://presisimedia.com/lsm-p2napas-minta-kompolnas-ri-awasi-penanganan-dugaan-pengerusakan-di-jakbar/
Dalam suratnya, LSM P2NAPAS meminta Komnas HAM melakukan klarifikasi, pemeriksaan, serta memanggil pihak-pihak terkait guna memperoleh keterangan yang komprehensif. Selain itu, Komnas HAM juga diminta melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap penanganan kasus ini.
Sebagai bentuk transparansi dan pengawasan publik, surat pendampingan tersebut turut ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, DPR RI, kementerian terkait, Ombudsman RI, Kepolisian RI, hingga Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.
Baca juga :
LSM P2NAPAS Ingatkan Kepatuhan Aturan Distribusi Solar Subsidi di Pasaman Barat https://presisimedia.com/lsm-p2napas-ingatkan-kepatuhan-aturan-distribusi-solar-subsidi-di-pasaman-barat/
LSM P2NAPAS berharap Komnas HAM dapat menindaklanjuti aduan tersebut secara serius dan profesional demi pemulihan hak serta martabat korban sebagai warga negara.
(Tim Redaksi)
