PADANG, PRESISIMEDIA.COM — Dugaan pelanggaran etika dan disiplin yang melibatkan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi sorotan publik. Pemeriksaan internal Pemprov Sumbar telah dilakukan melalui Tim Pemeriksa Ad Hoc, namun hingga pertengahan September 2026 belum terdapat keterangan resmi terbaru mengenai hasil akhir pemeriksaan tersebut.
Persoalan ini bermula setelah sebuah rekaman yang disebut berasal dari CCTV beredar di media sosial dan dikaitkan dengan dua ASN di lingkungan Pemprov Sumbar. Setelah informasi tersebut mencuat, pihak Pemprov Sumbar melakukan pemanggilan dan klarifikasi terhadap pihak yang disebut dalam rekaman.
PEMPROV BENTUK TIM PEMERIKSA AD HOC
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Sumbar membentuk Tim Pemeriksa Ad Hoc untuk mendalami dugaan pelanggaran disiplin.
Sekda Sumbar Arry Yuswandi menyampaikan bahwa proses pemeriksaan dilakukan secara komprehensif dan meminta publik tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum pemeriksaan selesai.
Pada 4 September 2026, Arry juga menjelaskan bahwa ASN yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Sumbar sempat mengambil cuti selama tujuh hari. Menurut Arry, cuti tersebut diberikan sebelum pemeriksaan komprehensif oleh Tim Ad Hoc dan disebut sesuai ketentuan yang berlaku.
JABATAN KEPALA BIRO PBJ SEMENTARA DIPEGANG PLH
Dalam perkembangan berikutnya, Pemprov Sumbar membebastugaskan ASN tersebut dari jabatan Kepala Biro PBJ. Berdasarkan keterangan Sekda, yang bersangkutan kemudian berstatus sebagai pegawai biasa di lingkungan Pemprov Sumbar.
Untuk memastikan pelayanan dan tugas biro tetap berjalan, Pemprov Sumbar menunjuk Andre Setiawan sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro PBJ.
PEMERIKSAAN BELUM SELESAI
Pada 12 September 2026, Sekda Sumbar Arry Yuswandi kembali menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap ASN tersebut masih berlangsung dan ditargetkan rampung pada pekan berikutnya.
Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pada saat itu proses pemeriksaan belum menghasilkan keputusan akhir yang diumumkan kepada publik.
Tim pemeriksa juga disebut meminta keterangan dari sejumlah pegawai yang dianggap mengetahui persoalan tersebut.
ASPEK CCTV JUGA DITELUSURI
Selain pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin, Pemprov Sumbar juga berupaya menelusuri keberadaan kamera yang disebut menjadi sumber rekaman.
Arry Yuswandi mengatakan pihak Pemprov belum mengetahui siapa yang memasang kamera tersebut. Ia juga menyebut tim pemeriksa telah meminta keterangan dari sejumlah pegawai terkait keberadaan dan persoalan tersebut.
Namun, Pemprov Sumbar tidak menyimpulkan bahwa pihak yang diperiksa telah dijebak. Persoalan mengenai pemasangan kamera tersebut merupakan aspek berbeda yang juga perlu ditelusuri berdasarkan fakta.
GUBERNUR MAHYELDI SUDAH BERI PERNYATAAN, HASIL AKHIR MASIH DITUNGGU
Terkait posisi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, pemberitaan pada 3 September 2026 mencatat bahwa Mahyeldi telah menyampaikan sikap mengenai penanganan persoalan tersebut.
Mahyeldi menyatakan dugaan pelanggaran akan diproses berdasarkan aturan disiplin dan hukum yang berlaku. Ia juga menyebut telah dibentuk Tim Ad Hoc untuk melakukan pemeriksaan.
Pada 9 September 2026, Mahyeldi juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2026 mengenai penegakan disiplin dan etika dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN di lingkungan Pemprov Sumbar.
Karena itu, yang masih menjadi perhatian publik bukan semata-mata apakah Gubernur telah berbicara, melainkan kapan hasil pemeriksaan resmi disampaikan dan apa tindak lanjut Pemprov Sumbar setelah proses tersebut selesai.
P2NAPAS TAGIH KEPASTIAN
Ketua Umum LSM P2NAPAS Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman, Ahmad Husein Batu Bara, mendorong Pemprov Sumbar segera memberikan kepastian mengenai hasil pemeriksaan.
«“Kami mendorong Pemprov Sumbar menuntaskan pemeriksaan dan memberikan kejelasan mengenai prosesnya. Jika ditemukan pelanggaran, proses sesuai ketentuan. Jika tidak terbukti, sampaikan hasilnya secara proporsional kepada publik,” ujar Ahmad Husein.»
Ia juga meminta proses pemeriksaan dilakukan objektif dan tidak tebang pilih.
«“Jangan tebang pilih, tetapi jangan pula menghakimi sebelum ada hasil resmi. Yang kami dorong adalah kepastian proses dan penerapan aturan secara adil,” tegasnya.»
PUBLIK MENUNGGU HASIL RESMI
Dengan pemeriksaan yang masih menjadi perhatian publik, Pemprov Sumbar diharapkan menyampaikan perkembangan sesuai batas informasi yang dapat dibuka kepada publik.
Keterangan resmi tersebut penting untuk membedakan antara informasi yang telah terverifikasi dengan informasi yang masih berupa dugaan atau beredar di media sosial.
DUGAAN BUKAN KESIMPULAN
PresisiMedia.com menegaskan, pemberitaan ini masih bersifat dugaan dan tidak dimaksudkan untuk menghakimi pihak mana pun. Ada atau tidaknya pelanggaran merupakan kewenangan pihak berwenang berdasarkan hasil pemeriksaan resmi. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak terkait.
Hingga berita ini diterbitkan, PresisiMedia.com telah meminta konfirmasi kepada pihak Pemprov Sumbar terkait perkembangan dan hasil akhir pemeriksaan tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Gubernur Sumatera Barat, Pemprov Sumbar, maupun pihak terkait sesuai prinsip keberimbangan jurnalistik.
(Ismail Hasan)
Editor Redaksi
