Jakarta, Presisimedia.com – Dugaan adanya praktik pungutan dan permintaan commitment fee dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menjadi perhatian publik. Sejumlah kalangan masyarakat sipil meminta agar informasi tersebut segera ditelusuri demi menjaga transparansi dan integritas program nasional yang dijalankan melalui Badan Gizi Nasional.
LSM P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman) mengungkap adanya laporan terkait dugaan oknum yang mengatasnamakan “orang dalam BGN” dalam proses pembangunan dapur MBG di wilayah Bekasi.
Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, menyampaikan bahwa pihaknya menerima informasi mengenai adanya penawaran pembangunan dapur MBG di tiga lokasi, yakni Rawalumbu, Jatiasih, dan Pondok Gede.
Dalam proses tersebut, investor disebut diminta menyediakan commitment fee serta mengikuti skema pembagian keuntungan tertentu yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip tata kelola program pemerintah yang transparan dan akuntabel.
Selain itu, berdasarkan informasi yang diterima, calon investor juga diduga diarahkan melakukan sejumlah pertemuan di beberapa kafe dengan pihak-pihak yang mengaku memiliki akses internal terhadap program MBG. Dalam pertemuan tersebut, disebut turut diperlihatkan format Memorandum of Understanding (MoU) atau draft kerja sama guna meyakinkan calon investor terkait legalitas dan kelanjutan proyek.
Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, pihak bernama (Abdlh) yang disebut dalam informasi tersebut tidak membantah adanya komunikasi terkait proyek MBG. Namun demikian, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan keterangan resmi maupun penjelasan lebih lanjut kepada media.
“Program MBG merupakan program strategis yang bertujuan membantu pemenuhan gizi anak-anak Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya harus dijaga agar tetap profesional dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu,” ujar Ahmad Husein Batu Bara.
Menurutnya, apabila dugaan tersebut benar terjadi, maka hal itu dapat berdampak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program MBG yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
LSM P2NAPAS juga meminta Badan Gizi Nasional memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan adanya pihak yang mencatut nama institusi maupun mengaku memiliki akses internal dalam pengelolaan proyek MBG.
Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan dapat melakukan penelusuran secara profesional apabila ditemukan adanya indikasi pungutan tidak sah, penyalahgunaan kewenangan, maupun praktik lain yang bertentangan dengan ketentuan hukum.
Pengawasan publik terhadap program pemerintah, menurut P2NAPAS, merupakan bagian dari kontrol sosial agar setiap program strategis nasional dapat berjalan sesuai aturan serta benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Program MBG sendiri diharapkan tetap dapat dilaksanakan secara bersih, transparan, dan akuntabel demi mendukung peningkatan kualitas gizi dan masa depan generasi muda Indonesia.
(IHN.)
Editor Redaksi presisimedia.com.
