(Ket. Foto ilustrasi)
Bengkulu Selatan, PRESISIMEDIA.COM — Dugaan adanya aliran air dari area operasional PT Bengkulu Sawit Lestari (BSL) menuju Sungai Mertam kembali memunculkan pertanyaan serius tentang transparansi pengelolaan lingkungan perusahaan. DPW LSM Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman (P2NAPAS) Provinsi Bengkulu meminta PT BSL tidak sekadar memberikan pernyataan normatif, tetapi membuka data pengelolaan air limbah dan menjelaskan secara terang sumber serta tujuan aliran air yang diduga mengarah ke Sungai Mertam.
Sorotan tersebut dituangkan dalam surat Nomor 105/DPW-P2NAPAS/BKL/VIII/2026 tertanggal 12 Agustus 2026. Surat yang ditandatangani Ketua DPW P2NAPAS Provinsi Bengkulu, Iklandiyanto, berisi 16 pertanyaan yang secara langsung menyasar sistem pengelolaan limbah cair PT BSL.
P2NAPAS mempertanyakan apakah benar terdapat saluran dari area operasional perusahaan yang terhubung atau mengarah ke Sungai Mertam. Jika benar, pertanyaannya sederhana tetapi penting: air tersebut berasal dari mana dan apakah sudah melalui proses pengolahan sesuai ketentuan?
Jangan Hanya Katakan IPAL Berfungsi
P2NAPAS meminta manajemen BSL menjelaskan kapasitas IPAL secara terbuka dan membandingkannya dengan volume limbah cair yang dihasilkan perusahaan.
Sebab, sekadar menyatakan bahwa perusahaan memiliki IPAL belum cukup untuk menjawab kekhawatiran masyarakat.
Yang perlu diketahui publik adalah apakah kapasitas IPAL benar-benar memadai, bagaimana pengoperasiannya, ke mana outfall diarahkan, serta apakah kualitas air hasil pengolahan memenuhi baku mutu sebelum dilepas ke lingkungan.
Karena itu, P2NAPAS meminta data hasil pengujian kualitas air limbah, termasuk parameter pH, BOD, COD, TSS, minyak dan lemak.
Sungai Mertam Jangan Dijadikan Tempat untuk Menjawab Tanda Tanya
Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah apakah BSL melakukan pemantauan kualitas air Sungai Mertam di bagian hulu, sekitar titik pembuangan dan hilir.
Jika pemantauan dilakukan secara rutin, maka data tersebut semestinya dapat menjadi salah satu dasar untuk menjawab keresahan masyarakat.
P2NAPAS juga meminta perusahaan menjelaskan apakah pernah terjadi kebocoran, luapan, kerusakan atau gangguan IPAL yang menyebabkan air keluar dari sistem pengolahan.
Transparansi menjadi penting ketika aktivitas industri berdekatan dengan sumber daya air yang digunakan dan berhubungan dengan kehidupan masyarakat.
P2NAPAS tidak ingin persoalan ini berhenti sebagai perang pernyataan.
Organisasi tersebut justru mendorong dilakukan pengambilan sampel air secara independen bersama instansi berwenang.
Langkah itu dinilai lebih objektif daripada sekadar mengandalkan klaim bahwa pengelolaan limbah telah berjalan baik.
Jika hasil laboratorium menunjukkan kualitas air memenuhi ketentuan, maka hasil tersebut dapat menjadi jawaban bagi masyarakat.
Namun jika ditemukan parameter yang tidak sesuai, persoalannya harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum dan lingkungan hidup yang berlaku.
PT BSL Diminta Tidak Menganggap Enteng Pertanyaan Publik
P2NAPAS juga mempertanyakan apakah perusahaan pernah menerima teguran, pemeriksaan, rekomendasi atau sanksi dari instansi berwenang terkait pengelolaan lingkungan dan limbah.
Pertanyaan tersebut bukan untuk menghakimi perusahaan, melainkan untuk memastikan bahwa pengelolaan lingkungan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai aktivitas industri yang berpotensi bersinggungan dengan lingkungan di sekitarnya.
Jangan sampai masyarakat hanya diminta percaya, sementara data yang seharusnya bisa menjawab kekhawatiran publik justru tidak dibuka.
Jika Tidak Ada Pelanggaran, Data Seharusnya Menjadi Jawaban
P2NAPAS menegaskan surat tersebut bukan kesimpulan bahwa PT BSL telah melakukan pencemaran.
Namun, apabila informasi yang beredar dinilai tidak benar, manajemen perusahaan memiliki ruang yang cukup untuk memberikan klarifikasi dengan data.
Data hasil uji laboratorium, kapasitas IPAL, lokasi outfall, mekanisme pengolahan limbah dan hasil pemantauan Sungai Mertam akan jauh lebih kuat dibandingkan sekadar bantahan.
Sebaliknya, jika pemeriksaan resmi menemukan adanya ketidaksesuaian, masyarakat tentu berharap perusahaan segera melakukan langkah korektif dan instansi berwenang menjalankan fungsi pengawasan secara tegas.
Pemerintah Juga Jangan Pasif
Sorotan ini tidak hanya menyangkut perusahaan.
Instansi lingkungan hidup juga memiliki peran penting untuk memastikan dugaan tersebut tidak dibiarkan menjadi polemik berkepanjangan.
Jika diperlukan, pemeriksaan lapangan dan pengambilan sampel secara resmi perlu dilakukan agar kondisi Sungai Mertam dapat diketahui berdasarkan data ilmiah.
P2NAPAS meminta persoalan ini ditangani secara objektif dan transparan, tanpa mengabaikan hak perusahaan maupun kekhawatiran masyarakat.
Surat tersebut juga ditembuskan kepada Ketua Umum LSM P2NAPAS, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Gubernur Bengkulu, Kapolda Bengkulu, DPRD Provinsi Bengkulu, DPRD Bengkulu Selatan, Bupati Bengkulu Selatan, Kapolres Bengkulu Selatan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu dan Dinas Lingkungan Hidup Bengkulu Selatan.
(Redaksi)
