Bengkulu, PresisiMedia.com – Dugaan praktik monopoli dalam penjualan seragam sekolah tingkat SMP di Kota Bengkulu menjadi sorotan setelah sejumlah wali murid mengeluhkan tingginya harga, terbatasnya pilihan tempat pembelian, serta kualitas produk yang dinilai belum sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Kondisi tersebut memunculkan harapan agar mekanisme penyediaan seragam dievaluasi guna memastikan prosesnya berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Informasi yang dihimpun PresisiMedia.com menyebutkan bahwa setiap peserta didik baru diwajibkan memiliki kelengkapan seragam sesuai tata tertib sekolah. Kelengkapan tersebut meliputi seragam batik, seragam olahraga, seragam muslim, rompi, ikat kepala bermotif batik, serta atribut lainnya yang telah ditetapkan oleh sekolah.
Sejumlah wali murid mengaku tidak memperoleh banyak pilihan dalam membeli kebutuhan seragam tersebut. Meski pihak sekolah disebut tidak secara langsung mewajibkan pembelian di toko tertentu, dalam praktiknya hampir seluruh kebutuhan seragam disebut hanya tersedia pada satu penyedia.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai mekanisme penyediaan seragam dan apakah sistem tersebut telah memberikan ruang bagi persaingan usaha yang sehat.
Selain terbatasnya pilihan penyedia, para orang tua juga mengeluhkan harga seragam yang dinilai lebih tinggi dibandingkan harga di pasaran. Mereka berharap adanya keterbukaan mengenai dasar penetapan harga sehingga masyarakat memperoleh kepastian bahwa biaya yang dibayarkan sebanding dengan kualitas barang yang diterima.
Salah seorang wali murid mengaku mengalami kendala saat membeli kembali topi sekolah milik anaknya yang hilang. Pemesanan dilakukan melalui jasa ojek daring dengan menyebutkan secara rinci jenis dan warna topi yang dibutuhkan. Namun, barang yang diterima berbeda dari produk sebelumnya, baik dari segi model maupun ukuran, sehingga tidak dapat digunakan. Pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan munculnya keluhan mengenai konsistensi kualitas produk yang dipasarkan.
Menurut sejumlah wali murid, apabila masyarakat diberikan kebebasan membeli seragam pada penyedia mana pun yang memenuhi spesifikasi sekolah, maka akan tercipta persaingan harga yang lebih sehat, kualitas produk yang lebih baik, serta pilihan yang lebih beragam sesuai kemampuan ekonomi masing-masing keluarga.
Persoalan pengadaan seragam sekolah sebelumnya juga pernah menjadi perhatian Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman menegaskan bahwa sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun mengarahkan peserta didik membeli seragam di toko atau penyedia tertentu. Orang tua maupun wali murid memiliki hak untuk memperoleh seragam dari penyedia mana pun sepanjang memenuhi model, warna, dan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh sekolah.
Ombudsman juga mengingatkan agar sekolah menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, diskriminasi, maupun dugaan penyalahgunaan kewenangan. Prinsip transparansi, akuntabilitas, perlindungan konsumen, serta pelayanan publik yang baik harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik.
Dalam konteks tersebut, apabila benar terdapat kondisi yang menyebabkan masyarakat secara praktik hanya memiliki satu pilihan penyedia seragam, maka hal tersebut patut dievaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Bengkulu bersama instansi pengawas.
Evaluasi diperlukan untuk memastikan seluruh mekanisme penyediaan seragam berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi prinsip persaingan usaha yang sehat, serta tidak membebani orang tua peserta didik.
PresisiMedia.com mendorong Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, kepala SMP negeri terkait, pihak toko penyedia seragam, serta Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu untuk memberikan klarifikasi kepada publik. Penjelasan dari seluruh pihak diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh, objektif, dan berimbang serta menghindari berkembangnya asumsi yang dapat merugikan pihak mana pun.
Media ini tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, prinsip keberimbangan, serta memberikan ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Iklandiyanto)
