Mandailing Natal — Presisimedia.com Aktivitas illegal mining atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), kembali menjadi sorotan publik.
Kegiatan tersebut diduga masih berlangsung dengan menggunakan alat berat jenis ekskavator dan memunculkan indikasi baru terkait kemungkinan keterlibatan oknum aparat.
Dugaan tersebut mencuat berdasarkan sejumlah keterangan yang diperoleh dari masyarakat setempat, dokumentasi lapangan, serta pengakuan beberapa pihak yang disebut sebagai pelaku usaha tambang. Dalam temuan tersebut, muncul indikasi adanya praktik pungutan tidak resmi atau yang kerap disebut sebagai “uang upeti” maupun “uang keamanan” yang diduga dilakukan secara berkala.
Menanggapi kondisi tersebut, organisasi mahasiswa yang tergabung dalam IMA Madina STAIN Mandailing Natal berencana menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk kepedulian terhadap kerusakan lingkungan dan dugaan praktik pembiaran aktivitas PETI di wilayah Madina.
Ketua IMA Madina STAIN Mandailing Natal, Hasnul Habib Rangkuti, menyampaikan bahwa sulitnya penertiban PETI diduga karena adanya indikasi keterlibatan oknum aparat. Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut didasarkan pada temuan lapangan dan keterangan masyarakat, bukan pada tuduhan sepihak.
“Dari hasil temuan di lapangan, terdapat indikasi keterlibatan oknum tertentu yang diduga berperan sebagai penghubung sekaligus pengumpul pungutan dalam aktivitas PETI di Batang Natal. Hal ini yang membuat praktik tersebut seolah sulit disentuh,” ujarnya.
Hasnul juga menambahkan bahwa pola dugaan pembiaran tersebut dinilai berlangsung secara terstruktur dan masif. Upaya konfirmasi kepada sejumlah pihak terkait, menurutnya, belum membuahkan hasil yang jelas.
“Beberapa pihak yang kami coba konfirmasi belum memberikan tanggapan. Kondisi ini justru memperkuat keresahan masyarakat,” lanjutnya.
Melalui rencana aksi tersebut, IMA Madina juga mendorong agar fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Mandailing Natal dapat dijalankan secara optimal, serta meminta aparat penegak hukum yang berwenang untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai ketentuan.
Selain itu, mahasiswa mendesak Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk mengambil langkah tegas dalam menyikapi persoalan PETI, termasuk melakukan penelusuran terhadap dugaan aliran dana pungutan ilegal yang berpotensi melibatkan berbagai pihak.
“Kami berharap pemerintah daerah hadir secara nyata. Tidak mungkin aktivitas sebesar ini berjalan tanpa diketahui oleh pihak-pihak terkait. Transparansi dan penegakan hukum menjadi kunci,” tegas Hasnul.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak yang disebut dalam dugaan tersebut belum memberikan pernyataan resmi. Presisimedia.com tetap membuka ruang hak jawab demi menjaga prinsip keberimbangan dan profesionalisme jurnalistik.
(S.N)
