Madina Lingga Bayu, Presisimedia.com — Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kelurahan Tapus, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, dilaporkan masih terus beroperasi hingga saat ini. Kondisi tersebut memunculkan kritik dari masyarakat dan pemerhati lingkungan karena belum terlihat adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum setempat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga dan pantauan di lapangan, aktivitas tambang ilegal tersebut diduga melibatkan seorang pengusaha berinisial AMRN alias Ompg. Kegiatan pertambangan disebut dilakukan secara terbuka menggunakan tiga unit alat berat jenis excavator.
Sejumlah warga menyebut alat berat tersebut diduga digunakan untuk operasional tambang pribadi maupun disewakan kepada penambang lain di kawasan eks M3 dan beberapa lahan milik pribadi di Kelurahan Tapus.
Kondisi ini memunculkan dugaan adanya pembiaran terhadap aktivitas PETI yang berlangsung cukup lama. Bahkan, masyarakat mengaku telah berulang kali menyampaikan laporan, baik secara lisan maupun tertulis, namun aktivitas pertambangan masih terus berjalan.
“Kami berharap aparat penegak hukum bertindak tegas. Jangan sampai muncul anggapan adanya pembiaran terhadap aktivitas ilegal ini,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Selain dinilai melanggar hukum, aktivitas PETI juga dikhawatirkan menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan. Warga menilai aktivitas tambang telah menyebabkan kerusakan lahan dan berpotensi mencemari aliran Sungai Batang Natal yang selama ini menjadi sumber air masyarakat.
Aktivitas pertambangan tanpa izin diketahui bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Pasal 158 disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Masyarakat dan pemerhati lingkungan mendesak jajaran Polres Mandailing Natal serta Polda Sumatera Utara untuk segera turun tangan melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap aktivitas PETI di wilayah tersebut.
Mereka juga meminta aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan transparan guna menghindari munculnya persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu agar tidak menjadi preseden buruk bagi upaya pemberantasan tambang ilegal di Mandailing Natal,” ungkap salah seorang pemerhati lingkungan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan aktivitas PETI tersebut.
.(S.N)
