JAKARTA | Presisimedia.com–Dewan Pers secara resmi mengeluarkan Surat Pernyataan Nomor: 07/P-DP/VII/2026 tertanggal 20 Juli 2026 sebagai respons atas dugaan adanya tindakan yang dinilai bernada merendahkan profesi wartawan dalam sebuah konferensi pers di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Jakarta, pada 17 Juli 2026.
Peristiwa tersebut terjadi saat advokat Hotman Paris Hutapea memberikan keterangan pers terkait kliennya, Febrie Adriansyah. Dalam sesi tanya jawab, muncul ungkapan “Lu punya otak gak?” yang ditujukan sebagai respons terhadap pertanyaan wartawan. Pernyataan tersebut kemudian menuai perhatian publik dan mendapat respons resmi dari Dewan Pers.
Dalam surat pernyataannya, Dewan Pers menyatakan penyesalan atas penggunaan kalimat yang dinilai bernada merendahkan profesi wartawan. Menurut Dewan Pers, keberatan terhadap pertanyaan wartawan seharusnya disampaikan secara santun, rasional, dan menjunjung tinggi etika komunikasi.
Dewan Pers juga mengingatkan bahwa kegiatan bertanya, menggali informasi, dan melakukan verifikasi merupakan bagian dari kerja jurnalistik yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 ayat (3). Aktivitas tersebut merupakan bentuk pelaksanaan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, dan berimbang.
Selain itu, Dewan Pers menegaskan bahwa fungsi pers tidak hanya menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai demokrasi, mendorong supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, serta menjalankan fungsi kritik, koreksi, dan pengawasan terhadap kepentingan publik.
Di sisi lain, Dewan Pers juga mengingatkan seluruh insan pers agar senantiasa menjalankan tugas sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik sehingga profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap media tetap terjaga.
Ketua Umum LSM P2NAPAS: Menghormati Wartawan Berarti Menghormati Hak Publik
Menanggapi sikap Dewan Pers tersebut, Ketua Umum LSM P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman), Ahmad Husein Batu Bara, menyatakan dukungannya terhadap upaya menjaga marwah profesi wartawan dan memperkuat kebebasan pers yang bertanggung jawab.
Menurut Ahmad Husein Batu Bara, wartawan menjalankan tugas yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Oleh karena itu, setiap narasumber, baik pejabat publik, aparat penegak hukum, advokat, maupun tokoh masyarakat, hendaknya memberikan penghormatan terhadap profesi jurnalistik.
“Pertanyaan wartawan merupakan bagian dari proses jurnalistik untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan masyarakat. Apabila ada pertanyaan yang dianggap kurang tepat, jawabannya seharusnya disampaikan secara santun dan profesional, bukan dengan kalimat yang dapat dipersepsikan merendahkan profesi wartawan,” ujar Ahmad Husein Batu Bara kepada Presisimedia.com, Selasa (21/7/2026).
Ia menilai, kritik terhadap media merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, penyampaiannya harus tetap mengedepankan etika komunikasi dan saling menghormati agar tidak menimbulkan kesan intimidasi terhadap kebebasan pers.
Ahmad Husein Batu Bara juga mengapresiasi langkah Dewan Pers yang mengeluarkan pernyataan resmi sebagai bentuk penguatan terhadap independensi dan martabat profesi wartawan.
“Kami berharap peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Pers merupakan mitra strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan demokratis. Menghormati wartawan berarti menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kebebasan pers yang dijamin konstitusi harus diiringi dengan budaya saling menghormati. Perbedaan pendapat antara narasumber dan wartawan merupakan hal yang lazim dalam praktik demokrasi, namun penyampaiannya tetap harus mengedepankan etika, kesantunan, dan penghargaan terhadap profesi masing-masing.
Sebaliknya, wartawan juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas secara profesional, independen, berimbang, serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik. Hubungan yang saling menghormati antara narasumber dan media akan memperkuat kualitas informasi yang diterima masyarakat sekaligus memperkokoh demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.
Dengan adanya pernyataan resmi Dewan Pers, diharapkan seluruh pihak dapat menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk membangun komunikasi publik yang lebih beradab, menghargai kebebasan pers, serta menjaga ruang demokrasi yang sehat demi kepentingan masyarakat luas.
(Oloan Hasibuan)
