Bukittinggi, PresisiMedia.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti pengelolaan Kawasan Kuliner Stasiun Lambuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025. Selain mencatat defisit pengelolaan sebesar Rp2,67 miliar, BPK juga menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan hingga proses pengakhiran kerja sama sewa lahan antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Temuan tersebut bermula dari perjanjian sewa lahan eks emplasemen Stasiun Bukittinggi yang ditandatangani pada 31 Maret 2022. Perjanjian itu mengatur penyewaan lahan seluas 20.000 meter persegi untuk penampungan pedagang Pasar Bawah, kawasan kuliner, dan area parkir. Setelah dua kali perubahan melalui addendum, masa sewa diperpanjang hingga 31 Maret 2027 dengan nilai kontrak sebesar Rp10,78 miliar.
Namun, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan luas lahan yang benar-benar tersedia dan dapat dimanfaatkan Pemerintah Kota Bukittinggi hanya sekitar 18.411,15 meter persegi. Artinya, terdapat selisih luas 1.588,85 meter persegi dibandingkan luas yang tercantum dalam perjanjian.
Akibat ketidaksesuaian tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi menanggung biaya sewa lebih tinggi pada periode 2022 hingga 2024. BPK menghitung terdapat kelebihan pembayaran sewa atas luas lahan yang tidak tersedia sebesar Rp432.646.296 di luar PPN dan PPh, sementara beban sewa yang telah ditanggung pemerintah daerah mencapai Rp533.597.099 termasuk PPN.
Selain persoalan luas lahan, BPK juga menyoroti keberadaan Barang Milik Daerah (BMD) yang dibangun di atas lahan milik PT KAI. Pemerintah Kota Bukittinggi menginvestasikan pembangunan kawasan kuliner Stasiun Lambuang pada tahun 2022 dan 2023 senilai Rp16.887.302.802,96. Ditambah hibah CSR BNI berupa meja, kursi, dan neon box senilai Rp567.500.000, total aset daerah yang berada di lokasi tersebut mencapai Rp17.454.802.802,96.
Berdasarkan hasil evaluasi Tim Kajian Kawasan Kuliner Stasiun Lambuang, Pemerintah Kota Bukittinggi memutuskan untuk tidak melanjutkan kerja sama sewa lahan dengan PT KAI. Keputusan tersebut diambil setelah pengelolaan kawasan dinilai mengalami defisit. Dalam surat kepada PT KAI, Pemerintah Kota Bukittinggi menyebut biaya sewa lahan, PBB, dan operasional mencapai sekitar Rp2,82 miliar per tahun, sedangkan realisasi pendapatan retribusi sepanjang tahun 2024 hanya Rp152.789.300 sehingga terjadi defisit sekitar Rp2,67 miliar.
Menanggapi hal tersebut, PT KAI meminta agar seluruh hak dan kewajiban para pihak diselesaikan sesuai isi perjanjian, termasuk pengembalian objek sewa, pengosongan fasilitas milik Pemerintah Kota Bukittinggi, serta penyusunan berita acara pengakhiran kerja sama.
Namun hingga pemeriksaan BPK berakhir, Pemerintah Kota Bukittinggi belum melakukan pengosongan seluruh Barang Milik Daerah yang berada di atas lahan tersebut dan belum terdapat berita acara pengakhiran perjanjian.
BPK menyatakan kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan dalam perjanjian sewa yang telah disepakati kedua belah pihak.
Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Bukittinggi agar memerintahkan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian memperhitungkan kelebihan pembayaran sewa sebesar Rp432.646.296 dalam penyelesaian hak dan kewajiban pada saat pengakhiran perjanjian dengan PT KAI, serta segera menyusun langkah-langkah pengamanan terhadap seluruh Barang Milik Daerah yang masih berada di atas lahan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(Tim Redaksi)
