PASAMAN, Presisimedia.com — LSM P2NAPAS meminta Komjak RI menjelaskan perkembangan laporan dugaan penyalahgunaan wewenang yang telah teregistrasi dengan Nomor RSM: 0575/LAP/VIII/2026. Permintaan itu disampaikan melalui surat Nomor 504/DPP-P2NAPAS/IX/2026.
Laporan tersebut disampaikan Leonar Joni Daulay, Direktur Utama PT Rajawali Citra Wahana Pasaman, pada 15 Agustus 2026. Komjak RI melalui surat Nomor B-266/SKK-Yanis/8/2026 menyatakan laporan diterima pada 18 Agustus 2026 dan telah dicatat dalam register RSM: 0575/LAP/VIII/2026.
Komjak RI menyebut laporan terkait kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan akan ditelaah dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme penanganan pengaduan yang berlaku.
P2NAPAS Minta Kejelasan Tahapan
Ketua Umum LSM P2NAPAS Ahmad Husein Batu Bara meminta konfirmasi apakah laporan masih dalam tahap telaah atau telah memasuki proses berikutnya.
P2NAPAS juga meminta penjelasan mengenai kemungkinan verifikasi, permintaan klarifikasi kepada pihak terkait, serta hasil atau tindak lanjut yang dapat disampaikan kepada publik sesuai ketentuan.
Menurut P2NAPAS, kejelasan status penting agar masyarakat tidak menarik kesimpulan hanya berdasarkan keberadaan laporan. Registrasi laporan bukan berarti dugaan yang dilaporkan telah terbukti.
Hormati Proses dan Kemandirian Jaksa
Komjak RI dalam suratnya turut mengingatkan ketentuan Pasal 13 Perpres Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan RI, yang mengatur agar pelaksanaan tugas Komjak tidak mengganggu tugas maupun kemandirian Jaksa dalam melakukan penuntutan.
P2NAPAS menyatakan permintaan konfirmasi tersebut bukan untuk mengintervensi proses pemeriksaan, melainkan memperoleh informasi mengenai status penanganan sepanjang dapat disampaikan secara terbuka.
Publik Menunggu Tindak Lanjut
Dengan laporan yang telah resmi diterima dan teregistrasi, perhatian kini tertuju pada sejauh mana proses telaah dan tindak lanjut Komjak RI.
Presisimedia akan mengikuti perkembangan perkara tersebut dengan tetap mengedepankan verifikasi, keberimbangan, praduga tak bersalah, serta hak jawab dan hak koreksi bagi pihak terkait.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan tanggapan dari Komjak RI maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan pemberitaan ini.
(*)
