PASAMAN BARAT, P2NAPAS NEWS — Sejumlah warga di wilayah Ujung Gading, Kecamatan Lembah Malintang, Kabupaten Pasaman Barat, meminta pemerintah membuka secara transparan data dan jejak penyaluran bantuan sosial (bansos) yang mereka pertanyakan.
Permintaan tersebut mencuat setelah warga menunjukkan sejumlah tangkapan layar DTSEN Triwulan 3.1 Tahun 2026 dengan status bantuan yang berbeda. Pada beberapa data, PKH dan Sembako tercatat “TIDAK”, sementara PBI-JK pada data lainnya tercatat “YA” dengan periode Agustus 2026.
Warga juga mempertanyakan keberadaan dan penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) serta apakah pernah terdapat penyaluran bantuan atas nama mereka pada periode sebelumnya.
Salah seorang warga berinisial KDG mengaku mendapat perlakuan tidak menyenangkan saat menyampaikan komplain.
“Saya diancam akan dilaporkan ke pusat. Selama ini uang saya ke mana? Kartu KKS saya siapa yang pegang?” ujar KDG.
Keterangan tersebut masih merupakan pernyataan warga dan perlu dikonfirmasi kepada pihak yang disebut.
Jejak Penyaluran Diminta Dibuka
Warga meminta Dinas Sosial Pasaman Barat, pendamping PKH, pihak bank penyalur dan instansi terkait menjelaskan status kepesertaan, periode bantuan, serta riwayat transaksi apabila bantuan pernah disalurkan.
Status “TIDAK” pada suatu program dalam screenshot tidak otomatis membuktikan adanya penyimpangan. Begitu pula status “YA” pada PBI-JK tidak berarti warga tersebut menerima PKH atau Sembako.
Karena itu, warga mendorong adanya verifikasi berbasis data dan dokumen agar persoalan tidak berhenti pada perbedaan informasi di layar.
P2NAPAS News akan menelusuri dan meminta klarifikasi kepada pihak terkait. Setiap pihak yang disebut diberikan ruang untuk menyampaikan hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan jurnalistik.
(Oloan Hasibuan)