BENGKULU | PresisiMedia.com – Carut marut tata kelola dan distribusi pupuk bersubsidi di Provinsi Bengkulu kembali menjadi perhatian publik.
Dilansir dari Garbetanews.com, hasil investigasi di sejumlah kabupaten mengungkap dugaan pupuk bersubsidi masih dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi merugikan petani sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan terhadap rantai distribusi pupuk bersubsidi.
Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah petani yang dihimpun Garbetanews.com, harga pupuk bersubsidi di tingkat kios masih bervariasi di sejumlah daerah, yakni:
Kabupaten Lebong
- Urea dijual Rp130.000 hingga Rp160.000 per zak (50 kg).
- Phonska dijual Rp140.000 hingga Rp180.000 per zak (50 kg).
Kabupaten Rejang Lebong
- Urea dijual Rp130.000 hingga Rp140.000 per zak.
- Phonska dijual Rp150.000 hingga Rp180.000 per zak.
Kabupaten Mukomuko
- Urea dijual Rp130.000 hingga Rp140.000 per zak.
- Phonska dijual Rp140.000 hingga Rp150.000 per zak.
Kabupaten Bengkulu Selatan
- Urea dijual Rp110.000 hingga Rp120.000 per zak.
- Phonska dijual Rp110.000 hingga Rp120.000 per zak.
Kabupaten Seluma
- Urea dijual Rp110.000 hingga Rp120.000 per zak.
- Phonska dijual Rp110.000 hingga Rp120.000 per zak.
Berdasarkan temuan tersebut, awak media Garbetanews.com berupaya meminta konfirmasi kepada PT Pupuk Indonesia Wilayah Bengkulu mengenai mekanisme pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Namun, menurut keterangan salah seorang staf, pimpinan wilayah sedang menjalani cuti sehingga belum dapat memberikan tanggapan resmi.
Selain persoalan harga, hasil investigasi juga mengungkap adanya informasi awal mengenai dugaan praktik “setoran pengamanan” yang disebut-sebut melibatkan oknum tertentu. Informasi tersebut masih sebatas pengakuan dari sejumlah pihak di lapangan dan hingga kini masih dalam proses penelusuran lebih lanjut untuk memastikan kebenarannya.
Koordinator Forum Aktivis Bengkulu Bersatu (FABB), Dedi Mulyadi, didampingi Ali Nasution, Sufly Hayadi, Fery, dan Indra, mengatakan pihaknya bersama sejumlah awak media, organisasi kemasyarakatan, dan LSM masih terus mengumpulkan data serta bukti atas informasi yang berkembang.
“Berbagai temuan kami di lapangan, khususnya hasil wawancara dengan petani di sejumlah daerah, menunjukkan masih adanya penjualan pupuk subsidi di atas HET. Persoalan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, maka harus diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Dedi.
Ia juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi agar hak petani benar-benar terpenuhi dan distribusinya berjalan sesuai ketentuan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat pernyataan resmi dari PT Pupuk Indonesia Wilayah Bengkulu maupun aparat penegak hukum terkait dugaan tersebut. PresisiMedia.com membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada PT Pupuk Indonesia, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Reporter: Tim Redaksi
