PADANG, PresisiMedia.com – Pengelolaan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang yang bersumber dari APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan berbagai ketidaksesuaian dalam penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah, termasuk penggunaan dana pembinaan olahraga untuk membayar tindak lanjut temuan pemeriksaan tahun sebelumnya.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2025, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Padang merealisasikan dana hibah kepada KONI Kota Padang sebesar Rp5.870.337.000.
Baca juga :
https://presisimedia.com/dana-hibah-koni-padang-rp58-miliar-disorot-bpk-temukan-ketidaksesuaian-rp436-juta/
Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat penggunaan dana hibah sebesar Rp436.416.000 yang tidak sesuai ketentuan. Salah satu temuan terbesar adalah penggunaan dana hibah sebesar Rp300.600.000 untuk pembayaran tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas dana hibah tahun sebelumnya.
Menurut BPK, penggunaan dana hibah tersebut tidak sesuai dengan proposal awal pengajuan hibah dan tidak layak dibebankan pada dana hibah yang seharusnya digunakan untuk mendukung pembinaan atlet, penyelenggaraan kegiatan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga di Kota Padang.
Baca juga :
https://presisimedia.com/nanti-salah-jawab-erianto-mahyuda-sebut-temuan-bpk-terjadi-sebelum-masa-jabatannya/
Selain itu, BPK menemukan berbagai ketidaksesuaian lainnya, di antaranya pembayaran bantuan transportasi pengurus yang tidak didukung bukti penerimaan yang sah, kekurangan dokumen pertanggungjawaban pada pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kota (Musyorkot), bantuan kepada cabang olahraga tanpa bukti pertanggungjawaban, hingga kekurangan dokumen pada sejumlah turnamen olahraga.
BPK juga mencatat adanya penggunaan dana hibah sebesar Rp70 juta yang tidak diketahui secara jelas peruntukannya sehingga manfaat penggunaannya tidak dapat dievaluasi.
Dalam laporannya, BPK menilai kondisi tersebut tidak terlepas dari lemahnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan belanja hibah. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dinilai belum optimal melakukan pengawasan, sementara pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan Tim Verifikasi Pengelolaan Dana Hibah disebut belum cermat dalam memverifikasi laporan pertanggungjawaban sebelum pencairan dana dilakukan.
Baca juga :
https://presisimedia.com/soal-temuan-bpk-rp436-juta-yusra-ms-sudah-buat-pernyataan-dan-akan-dikembalikan-agustus/
Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Padang agar memerintahkan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga meningkatkan pengawasan, memperketat proses verifikasi laporan pertanggungjawaban, serta memproses kelebihan pembayaran dana hibah sebesar Rp436.416.000 untuk disetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Ketua KONI Kota Padang periode 2021–2025, Yusra Syarif atau yang lebih dikenal dengan Yusra MS, membenarkan adanya temuan tersebut. Saat dikonfirmasi PresisiMedia.com, Yusra mengatakan pihaknya telah membuat surat pernyataan sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK.
“Betul, kita sudah buat pernyataan, dan akan dikembalikan bulan Agustus,” ujar Yusra MS.
Di sisi lain, Ketua KONI Kota Padang saat ini, Erianto Mahyuda, menyatakan tidak dapat memberikan penjelasan terkait temuan tersebut karena peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan terjadi sebelum dirinya menjabat.
“Maaf Pak, masa itu belum kami jadi Ketua KONI, nanti salah jawab Pak,” kata Erianto Mahyuda saat dikonfirmasi PresisiMedia.com.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang juga telah menerima konfirmasi dari PresisiMedia.com. Melalui pesan WhatsApp, ia memberikan respons singkat, “Ok Bang Ahmad.” Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai langkah konkret yang telah atau akan dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK.
PresisiMedia.com tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak terkait sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keberimbangan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(Redaksi)
