Pasaman – Presisimedia.com – Dugaan praktik subkontrak dalam proyek bronjong pada kegiatan normalisasi Sungai Batang Masang di Kecamatan Bonjol kian memanas. Minimnya transparansi serta belum adanya penjelasan resmi dari pihak terkait membuat sorotan publik semakin tajam.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pagu anggaran pekerjaan bronjong disebut berada di kisaran Rp800.000 per meter kubik. Anggaran tersebut mencakup pengadaan kawat bronjong, material batu, serta upah pemasangan.
Namun demikian, realisasi di lapangan diduga tidak sejalan dengan nilai tersebut. Sejumlah sumber menyebutkan pekerjaan hanya dilaksanakan dengan kisaran Rp200.000 per meter kubik untuk batu dan upah tenaga kerja. Sementara itu, biaya kawat bronjong fabrikasi diperkirakan sekitar Rp300.000 per meter kubik.
Jika asumsi ini benar, maka terdapat selisih sekitar Rp300.000 per meter kubik. Dengan volume pekerjaan yang besar, selisih tersebut berpotensi menjadi signifikan dan memunculkan pertanyaan serius: ke mana aliran sisa anggaran tersebut?
Pola Pelaksanaan Disorot
Sorotan tidak hanya pada angka, tetapi juga pada mekanisme pelaksanaan di lapangan. Informasi yang berkembang mengindikasikan adanya penyerahan pekerjaan kepada pihak tertentu di tingkat lokal dengan nilai jauh di bawah pagu anggaran.
Kondisi ini memunculkan dugaan adanya pola subkontrak yang tidak transparan, yang berpotensi mengaburkan tanggung jawab serta membuka ruang ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi pekerjaan.
Proyek ini sendiri berada di bawah kewenangan Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang, yang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan serta memastikan pelaksanaan proyek sesuai ketentuan.
Minim Transparansi di Lapangan
Fakta di lapangan semakin memperkuat sorotan publik. Tidak ditemukannya papan informasi proyek serta minimnya pengawasan teknis menjadi indikator lemahnya keterbukaan.
Dalam proyek yang menggunakan anggaran negara, kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tanpa keterbukaan, masyarakat tidak memiliki akses untuk mengetahui nilai kontrak, pelaksana kegiatan, hingga rincian penggunaan anggaran secara utuh.
BWS V Belum Beri Jawaban
Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan.
Pesan konfirmasi resmi yang disampaikan terkait sejumlah pertanyaan mendasar—mulai dari papan informasi proyek, pengawasan lapangan, hingga mekanisme pengendalian kualitas pekerjaan—belum direspons.
Sikap belum memberikan jawaban ini semakin memicu pertanyaan publik, terlebih proyek bernilai besar tersebut seharusnya dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Desakan Audit Menguat
Ketua Umum LSM P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman), Ahmad Husein Batu Bara, menegaskan bahwa dugaan yang berkembang tidak boleh dibiarkan berlarut.
Menurutnya, audit independen dan pemeriksaan menyeluruh perlu segera dilakukan guna memastikan tidak adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara.
“Jika tidak segera ada klarifikasi terbuka, maka persoalan ini berpotensi masuk ke ranah hukum.
Kami mendesak agar dilakukan audit secara menyeluruh,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa transparansi adalah kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran publik.
Situasi ini menjadi ujian serius bagi pihak terkait dalam menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Tanpa penjelasan terbuka, dugaan yang berkembang berpotensi semakin meluas dan memperkuat tekanan publik.
Kini, publik menunggu: akankah ada jawaban, atau justru diam yang semakin memperbesar kecurigaan.
(Tim Redaksi.)
