Pasaman, Presisimedia.com–Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali mengungkap lemahnya tata kelola dan pengawasan penggunaan anggaran daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman. Dalam pemeriksaan atas Tahun Anggaran 2025, BPK menemukan pertanggungjawaban Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tujuh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp89.529.044,00 yang tidak didukung bukti pembelian sesuai kondisi sebenarnya.
Temuan tersebut diperoleh setelah tim pemeriksa melakukan konfirmasi langsung kepada dua SPBU dan dua Pertashop di Kabupaten Pasaman pada tanggal 4 hingga 6 Maret 2026. Hasil konfirmasi menunjukkan adanya perbedaan antara format nota asli yang digunakan penyedia BBM dengan dokumen pertanggungjawaban yang diajukan oleh sejumlah SKPD.
BPK menemukan bahwa beberapa bukti pembelian BBM yang dilampirkan dalam dokumen pertanggungjawaban tidak sesuai dengan karakteristik nota resmi yang digunakan oleh penyedia. Perbedaan tersebut mencakup format nota, jenis stempel, metode pencetakan, hingga jenis BBM yang sebenarnya tidak dijual oleh penyedia pada periode tertentu.
Misalnya, SPBU 14-263.541 Lubuk Sikaping menyatakan tidak menjual Dexlite sejak awal tahun 2025 hingga Oktober 2025 karena kerusakan pompa. Sementara itu, Pertashop yang dikonfirmasi menegaskan bahwa nota resmi mereka menggunakan cetakan khusus, stempel basah, dan tanda tangan asli, bukan hasil fotokopi ataupun pemindaian.
Kondisi ini dinilai bertentangan dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, serta Peraturan Bupati Pasaman Nomor 29 Tahun 2023 yang mewajibkan setiap pengeluaran daerah didukung bukti yang lengkap, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain temuan Rp89,53 juta tersebut, BPK juga menemukan kelebihan pembayaran lain sebesar Rp13,27 juta sehingga total potensi kelebihan pembayaran Belanja BBM mencapai Rp102.798.694,00.
Dari jumlah tersebut, pemerintah daerah telah menindaklanjuti dengan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp82.523.294,00. Namun demikian, hingga pemeriksaan berakhir masih terdapat kekurangan pengembalian sebesar Rp20.275.400,00 yang belum disetorkan.
BPK menilai permasalahan ini terjadi karena pengendalian internal yang belum optimal. Sejumlah Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) dinilai kurang maksimal melakukan pengawasan terhadap realisasi Belanja BBM. Di sisi lain, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) juga dianggap kurang cermat dalam memverifikasi keabsahan dokumen pertanggungjawaban sebelum pembayaran dilakukan.
Temuan ini menjadi peringatan penting bahwa akuntabilitas belanja operasional pemerintah tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran, tetapi juga dari validitas bukti dan integritas proses pertanggungjawabannya. Penggunaan dokumen yang tidak sesuai kondisi sebenarnya berpotensi menimbulkan kerugian daerah sekaligus menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah.
Masyarakat tentu berharap rekomendasi BPK tidak berhenti pada pengembalian kelebihan pembayaran semata, tetapi juga diikuti dengan penguatan sistem pengawasan, peningkatan disiplin administrasi, serta penegakan tanggung jawab bagi pihak-pihak yang lalai dalam menjalankan fungsi pengendalian keuangan daerah.
Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama agar setiap rupiah anggaran yang bersumber dari uang rakyat benar-benar digunakan secara tertib, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
(Redaksi)
Tags
#PasamanBangkit#BBMPasaman#NotaFiktif##AuditKeuangan#KasDaerah#PenyalahgunaaAnggaran#TransparansiPublik#PasamanHariIni#Korupsi#
