Bupati Bengkulu Selatan menyebut pengambilan sampel oleh DLHK dilakukan atas perintahnya. Jika tidak dilibatkannya DPRD dinilai sebagai kekeliruan, pemerintah membuka peluang mengulangi proses pengambilan sampel.
BENGKULU SELATAN, PRESISIMEDIA.COM — Polemik tidak dilibatkannya DPRD Bengkulu Selatan dalam proses pengambilan sampel terkait sorotan terhadap dugaan persoalan lingkungan di kawasan PT Bengkulu Sawit Lestari (BSL) akhirnya mendapat tanggapan langsung dari Bupati Bengkulu Selatan.
Melalui pesan suara WhatsApp yang disampaikan sebagai jawaban atas pertanyaan konfirmasi wartawan, Bupati menjelaskan bahwa proses pengambilan sampel oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dilakukan atas perintahnya setelah pemerintah daerah menerima laporan terkait persoalan tersebut.
Namun, Bupati juga mengakui DPRD Bengkulu Selatan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan sampel tersebut. Bahkan, jika hal itu dianggap sebagai kekeliruan, pemerintah daerah membuka peluang untuk mengulangi proses pengambilan sampel dengan melibatkan DPRD.
“Jadi pihak yang mengambil itu DLHK. Melakukan pengambilan sampel itu atas perintah Bupati. Bupati menerima laporan dan berproses. Terkait DPRD tidak dilibatkan, jika itu ada kesalahan kita akan ulangi, bagaimana maunya DPRD,” demikian inti penjelasan Bupati dalam rekaman suara WhatsApp yang diterima wartawan.
Pernyataan tersebut menjadi jawaban atas sorotan Ketua Komisi II DPRD Bengkulu Selatan, Nisan Denni Purnama, yang sebelumnya menyayangkan DLHK tidak melibatkan DPRD dalam proses pengambilan sampel.
Menurut Denni, DPRD sejak awal telah menyatakan komitmen untuk ikut melakukan pengawasan terhadap persoalan lingkungan yang menjadi perhatian masyarakat.
Bupati: DPRD Bagian dari Pemerintahan Daerah
Dalam tanggapannya, Bupati menegaskan pemerintah daerah terbuka terhadap pengawasan DPRD.
Menurutnya, DPRD merupakan bagian dari unsur pemerintahan daerah yang memiliki fungsi pengawasan, sementara pemerintah daerah menjalankan fungsi eksekutif.
“Kami membuka diri, karena mereka juga bagian dari pemerintahan Bengkulu Selatan sebagai pengawasan, di mana kami sebagai eksekutif dan DPRD sebagai legislatif,” ujar Bupati.
Bupati juga menyampaikan bahwa terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan sesuai ketentuan dan perizinan yang berlaku.
Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan pelanggaran terhadap izin atau ketentuan yang berlaku, persoalan tersebut tentu harus diproses sesuai mekanisme dan aturan.
Meski demikian, hingga berita ini diterbitkan belum terdapat kesimpulan resmi yang menetapkan penyebab perubahan kondisi air Sungai Mertam maupun hasil akhir pemeriksaan terhadap dugaan persoalan lingkungan yang menjadi sorotan publik.
Sampel Diambil Bersama Aparat dan Media
Bupati juga menjelaskan bahwa pada saat proses pengambilan sampel dilakukan, pihak pemerintah tidak bekerja sendiri.
Menurutnya, proses tersebut turut melibatkan aparat kepolisian serta sejumlah awak media.
“Waktu pengambilan sampel kemarin kita bersama Polsek, dan ada beberapa media juga yang kami bawa,” demikian disampaikan Bupati.
Namun, tidak dilibatkannya DPRD tetap menjadi perhatian, mengingat lembaga legislatif daerah tersebut memiliki fungsi pengawasan dan sebelumnya telah menyatakan keinginan untuk ikut mengawal persoalan lingkungan.
Kondisi inilah yang kemudian memunculkan kritik dari Ketua Komisi II DPRD Bengkulu Selatan.
Siap Ulangi, Publik Menunggu Langkah Nyata
Pernyataan Bupati yang membuka peluang untuk mengulangi proses pengambilan sampel menjadi perkembangan penting dalam polemik tersebut.
Namun, persoalan berikutnya adalah bagaimana rencana itu akan diwujudkan.
Jika pengambilan sampel akan diulang, publik tentu berharap proses tersebut tidak hanya menjadi kegiatan simbolis untuk meredakan kritik.
Pemeriksaan harus dilakukan secara objektif, sesuai prosedur, dan mampu menjawab seluruh pertanyaan yang berkembang di masyarakat.
Tidak hanya soal siapa yang hadir dalam proses pengambilan sampel, tetapi juga mengenai titik pemeriksaan, metode pengambilan sampel, waktu pemeriksaan, kondisi cuaca, proses pengujian laboratorium hingga tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan.
Keterlibatan DPRD, pemerintah daerah, instansi teknis, aparat terkait, serta pengawasan publik dapat menjadi momentum untuk memperkuat transparansi, selama setiap pihak tetap menjalankan kewenangannya sesuai aturan.
Jangan Berhenti pada Pengambilan Sampel
Di tengah sorotan terhadap kondisi Sungai Mertam, perhatian publik tidak hanya tertuju pada proses pengambilan sampel air.
Pemeriksaan menyeluruh terhadap titik-titik yang secara teknis relevan dengan persoalan lingkungan juga menjadi tuntutan sejumlah pihak.
Sebelumnya, LSM P2NAPAS Provinsi Bengkulu meminta agar pemeriksaan tidak hanya berfokus pada air sungai, tetapi juga menelusuri seluruh kemungkinan sumber persoalan sesuai kewenangan pihak berwenang.
Namun, setiap pemeriksaan harus tetap mengedepankan asas objektivitas dan tidak mendahului kesimpulan sebelum hasil resmi tersedia.
Jika memang tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan diharapkan dapat dijelaskan secara terbuka berdasarkan data ilmiah.
Sebaliknya, jika ditemukan pelanggaran, publik tentu menunggu ketegasan pemerintah dalam menindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.
Momentum Perbaiki Koordinasi
Respons Bupati Bengkulu Selatan yang menyatakan kesiapan untuk mengulangi proses pengambilan sampel apabila tidak dilibatkannya DPRD dinilai sebagai kekeliruan, setidaknya membuka ruang untuk memperbaiki koordinasi antara eksekutif dan legislatif.
Namun, masyarakat tidak hanya menunggu pernyataan siap mengulang.
Publik membutuhkan kepastian mengenai langkah selanjutnya.
Apakah pengambilan sampel benar-benar akan diulang? Kapan pelaksanaannya? Siapa saja yang akan dilibatkan? Bagaimana metode pemeriksaannya? Dan yang paling penting, apakah hasilnya akan dibuka secara transparan kepada masyarakat?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut kini menjadi ujian bagi komitmen keterbukaan pemerintah daerah dalam menangani persoalan lingkungan.
Sebab, ketika Bupati sudah menyatakan siap mengulang proses, publik tentu menunggu realisasinya. Jangan sampai polemik hanya selesai di rekaman suara, sementara pertanyaan tentang kondisi lingkungan tetap belum memperoleh jawaban yang terang.
PRESISIMEDIA.COM akan terus mengawal perkembangan persoalan ini.
(Iklandiyanto)
