Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK mengungkap sejumlah catatan terkait proses penunjukan penyedia jasa, pelaksanaan kontrak, evaluasi kinerja, hingga pengendalian kredit melalui skema fronting agent. Direksi Bank Nagari menyatakan sependapat dengan rekomendasi BPK dan berkomitmen menindaklanjutinya.
PADANG, Presisimedia.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti pengelolaan kegiatan promosi produk melalui fronting agent di PT Bank Nagari. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), auditor menemukan sejumlah kelemahan pada aspek tata kelola, mulai dari proses penunjukan penyedia jasa, pelaksanaan kontrak kerja sama, evaluasi kinerja, hingga pengawasan terhadap kredit yang berasal dari skema tersebut.
BPK mencatat PT Bank Nagari merealisasikan Biaya Pemasaran Fronting Agent sebesar Rp2.647.715.192,00 selama Tahun 2023 hingga Triwulan III Tahun 2025. Dana tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan pemasaran produk perbankan melalui perusahaan penyedia tenaga pemasaran atau fronting agent.
Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum sepenuhnya memenuhi ketentuan internal maupun klausul dalam perjanjian kerja sama (PKS).
Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah proses penunjukan perusahaan penyedia jasa yang tidak melalui mekanisme pelelangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT Bank Nagari Nomor SK/110/DIR/12-2011 tentang Pedoman dan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. Berdasarkan pemeriksaan, pemilihan penyedia dilakukan melalui penunjukan langsung berdasarkan surat penawaran tanpa proses pelelangan maupun rekomendasi dari Divisi Umum.
BPK juga menemukan beberapa perusahaan yang ditunjuk masih memiliki pengalaman yang sangat terbatas. Bahkan, berdasarkan hasil konfirmasi auditor, PT Bank Nagari merupakan klien pertama bagi beberapa perusahaan penyedia jasa tersebut. Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian karena pengalaman dan rekam jejak penyedia merupakan bagian penting dalam penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
Selain itu, auditor menemukan adanya data perusahaan dalam dokumen PKS yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Salah satu alamat perusahaan penyedia jasa diketahui telah berubah sejak tahun 2022, namun pembaruan data tersebut belum dilakukan dalam dokumen kerja sama.
Dalam aspek evaluasi kinerja, BPK mencatat terdapat perusahaan fronting agent yang belum mencapai target pemasaran sebagaimana ditetapkan dalam kontrak kerja. Meski demikian, kerja sama tetap diperpanjang melalui adendum. Auditor juga menemukan sebagian perusahaan belum menyampaikan laporan evaluasi pencapaian target sebagaimana diwajibkan dalam PKS.
Pengendalian risiko kredit turut menjadi perhatian. BPK menemukan satu debitur hasil kerja sama fronting agent dengan kolektibilitas diragukan senilai Rp199.832.964,00. Sesuai ketentuan PKS, perusahaan fronting agent memiliki kewajiban tertentu apabila muncul kredit bermasalah. Namun hingga pemeriksaan dilakukan, ketentuan tersebut belum ditindaklanjuti.
Selain itu, hasil uji petik BPK menemukan ketidakakuratan data penagihan biaya pemasaran yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp38.207.750,00. Sebelum LHP diterbitkan, kelebihan pembayaran tersebut telah disetorkan kembali ke kas Bank.
Atas berbagai temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT Bank Nagari agar memperkuat pengawasan terhadap kegiatan promosi melalui fronting agent. Rekomendasi tersebut meliputi peningkatan monitoring dan pengendalian, penyempurnaan proses pemilihan penyedia jasa, evaluasi berkala terhadap pencapaian target, pembaruan data kontrak, penegakan ketentuan PKS terhadap kredit bermasalah, mewajibkan penyampaian laporan evaluasi oleh fronting agent, serta menugaskan Divisi Audit Internal melakukan pemeriksaan khusus atas realisasi kegiatan fronting agent.
Temuan BPK tersebut menjadi momentum penting bagi Bank Nagari untuk memperkuat implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG). Pengelolaan kerja sama dengan pihak ketiga yang transparan, akuntabel, dan sesuai prosedur menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank pembangunan daerah.
Menanggapi hasil pemeriksaan tersebut, Direksi PT Bank Nagari menyatakan sependapat dengan seluruh rekomendasi BPK dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan rencana aksi (action plan) yang telah disusun. Komitmen tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem pengendalian internal serta meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan ke depan.
(Redaksi Presisimedia.com)
