Oleh: Benny Parapat
Tidak ada yang lebih memalukan dalam ruang publik selain keberanian yang ternyata hanya bertahan sampai tekanan datang. Lebih ironis lagi ketika langkah mundur itu dibungkus dengan simbol adat yang sakral—sehelai ulos dan sepiring arsik—seolah-olah budaya leluhur dapat dijadikan pelindung bagi inkonsistensi sikap.
Bangsa ini memiliki sejarah panjang tentang tokoh-tokoh yang berdiri tegak mempertahankan prinsipnya. Nama-nama seperti Pangeran Diponegoro, Teuku Umar, Tuanku Imam Bonjol, Pattimura, dan Cut Nyak Dien tidak hanya dikenal karena keberanian mereka berbicara, tetapi karena keteguhan mempertahankan apa yang telah mereka ucapkan.
Dari Tanah Batak sendiri lahir tokoh-tokoh dengan reputasi yang sama kerasnya dalam memegang prinsip. Sosok seperti Sisingamangaraja XII, Adam Malik, Donald Isaac Panjaitan, Cosmas Batubara, Akbar Tanjung, Sudi Silalahi hingga Sabam Sirait adalah contoh bagaimana ketegasan dan konsistensi menjadi karakter yang dihormati.
Karakter itulah yang kemudian melekat pada identitas masyarakat Batak: berbicara lugas, keras dalam prinsip, dan tidak mudah menarik kembali kata-kata yang sudah dilontarkan di ruang publik. Namun dalam dinamika politik belakangan ini, publik justru menyaksikan sebuah ironi.
Polemik mengenai dugaan ijazah Presiden Joko Widodo sempat mengguncang ruang publik setelah disuarakan oleh sejumlah tokoh, di antaranya Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon Sianipar.
Di antara nama-nama itu, Rismon Sianipar tampil sebagai salah satu figur yang paling vokal.
Ia menyampaikan tuduhan dengan nada penuh keyakinan di berbagai media, bahkan menerbitkan dua buku yang memperkuat narasi tersebut, seolah sedang membuka sebuah kebenaran besar.
Namun perjalanan polemik itu kemudian berubah arah secara drastis. Tuduhan yang sebelumnya disampaikan dengan suara keras justru berakhir dengan permohonan maaf kepada keluarga Presiden Joko Widodo—permohonan maaf yang dibungkus dengan simbol adat Batak: ulos dan arsik.
Di sinilah polemik itu menjadi jauh lebih sensitif. Dalam tradisi Batak, ulos bukan sekadar kain tradisional. Ia adalah simbol kehormatan, doa, dan restu yang diwariskan oleh leluhur.
Pemberian ulos memiliki tata adat yang jelas dan biasanya berlangsung dalam relasi kekerabatan tertentu, terutama antara hula-hula dan boru. Demikian pula arsik, makanan khas Batak yang sering hadir dalam berbagai upacara adat sebagai simbol penghormatan.
Ketika simbol-simbol adat tersebut dibawa ke dalam panggung polemik politik untuk membingkai sebuah permohonan maaf, maka publik wajar bertanya: apakah ini penghormatan terhadap adat, atau justru pemanfaatan simbol adat untuk meredam tekanan?
Bagi sebagian masyarakat Batak, tindakan semacam ini terasa problematis. Adat yang selama ini dijunjung tinggi sebagai warisan leluhur tiba-tiba muncul di tengah kontroversi politik yang penuh kepentingan.
Ulos yang sakral seolah berubah fungsi menjadi pelapis diplomasi pribadi. Lebih tajam lagi, peristiwa ini memunculkan paradoks yang sulit diabaikan.
Mereka yang sebelumnya bersuara paling keras justru menjadi pihak yang paling cepat menarik langkah.
Dalam budaya Batak dikenal prinsip sederhana namun tegas: sekali berkata, harus berani menanggung akibatnya. Prinsip ini tidak mengenal jalan mundur yang dibungkus simbol-simbol adat.
Karena itu publik tidak hanya menilai isi polemiknya, tetapi juga konsistensi sikap para tokohnya. Ketika tuduhan besar dilontarkan dengan penuh keyakinan lalu berakhir dengan permohonan maaf yang dibalut simbol budaya, maka yang dipertanyakan bukan hanya isi polemik tersebut, tetapi juga integritas moral di baliknya.
Pada akhirnya publik menyaksikan sebuah drama yang terlalu terang untuk disembunyikan. Tuduhan besar dilontarkan dengan suara paling keras, tetapi berakhir dengan langkah mundur yang paling cepat.
Sehelai ulos dan sepiring arsik mungkin mampu menutup sebuah pertemuan, tetapi ia tidak akan pernah mampu menutup satu hal yang paling penting dalam politik: ingatan publik.
Penulis Benny Parapat
Editor Redaksi.
