PADANG | PresisiMedia.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyoroti upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (Disbuntanhor) dalam mendorong penangkaran benih insitu. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK menyimpulkan bahwa upaya tersebut belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan benih padi bersertifikat bagi petani di Sumatera Barat.
Temuan ini menjadi perhatian karena benih bersertifikat merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Namun, hingga kini ketersediaannya masih jauh dari kebutuhan riil di lapangan.
Berdasarkan data yang diperiksa BPK, kebutuhan benih bersertifikat berlabel biru pada Tahun 2023 mencapai sekitar 10,92 juta kilogram, sedangkan produksi benih bersertifikat hanya sekitar 1,15 juta kilogram sehingga terjadi kekurangan sekitar 9,77 juta kilogram. Pada Tahun 2024 kebutuhan mencapai 10,83 juta kilogram, sementara produksi sekitar 1,42 juta kilogram, menyisakan kekurangan sekitar 9,41 juta kilogram. Hingga Semester I Tahun 2025, kebutuhan sekitar 5,05 juta kilogram, sedangkan produksi baru sekitar 803 ribu kilogram, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 4,25 juta kilogram.
Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap petani. Dalam pemeriksaannya, BPK menemukan masih banyak petani yang memperoleh benih dari sumber yang tidak bersertifikat, mulai dari pembelian secara daring melalui lokapasar, membeli dari tengkulak, hingga menggunakan benih turunan hasil panen sebelumnya.
Di Kabupaten Dharmasraya, misalnya, kelompok tani mengaku lebih memilih membeli benih nonsertifikat secara daring karena harganya lebih murah dibandingkan benih bersertifikat. Sementara di Kabupaten Agam, kelompok tani menyampaikan bahwa selain harga benih bersertifikat lebih tinggi, ketersediaannya juga tidak selalu ada ketika musim tanam tiba.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya terletak pada produksi benih, tetapi juga menyangkut akses, distribusi, dan keterjangkauan bagi petani.
Padahal, berdasarkan hasil wawancara BPK dengan penyuluh pertanian lapangan (PPL), penggunaan benih bersertifikat mampu menghasilkan produksi padi sekitar 8 ton per hektare, sedangkan benih yang tidak bersertifikat hanya menghasilkan sekitar 4,8 hingga 5 ton per hektare. Selisih produktivitas tersebut menunjukkan bahwa penggunaan benih unggul bersertifikat berpotensi meningkatkan hasil panen secara signifikan.
BPK juga menemukan pembinaan terhadap penangkar benih masih menghadapi berbagai kendala. Dari 183 penangkar yang terdaftar di Sumatera Barat, hanya 123 penangkar yang masih aktif. Sebanyak 46 penangkar tidak lagi berproduksi karena keterbatasan modal maupun benih sumber, sedangkan 14 penangkar dicabut izinnya karena tidak memproduksi benih bersertifikat selama dua tahun berturut-turut.
Di sisi lain, kapasitas produksi pemerintah juga masih terbatas. Dari enam Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Induk (UPTD BBI) yang dimiliki pemerintah provinsi, hanya dua yang memproduksi benih pokok berlabel ungu, yakni UPTD BBI Sungai Dareh di Kabupaten Dharmasraya dan UPTD BBI Sukamenanti di Kabupaten Pasaman Barat. Produksi kedua balai tersebut dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan penangkar di seluruh wilayah Sumatera Barat.
Atas kondisi tersebut, BPK menyimpulkan bahwa Kepala Disbuntanhor belum sepenuhnya mengawasi pembinaan dan fasilitasi penangkar benih maupun penggunaan benih bersertifikat oleh petani. Selain itu, UPTD BBI dinilai belum mampu meningkatkan kapasitas produksi benih bersertifikat, sementara pembinaan dan fasilitasi kepada penangkar oleh Bidang Tanaman Pangan juga belum sepenuhnya optimal.
Akibat kondisi tersebut, BPK menilai ketersediaan benih bersertifikat berlabel ungu belum mampu memenuhi kebutuhan penangkar, ketersediaan benih bersertifikat berlabel biru belum mampu memenuhi kebutuhan kelompok tani, serta penggunaan benih tidak bersertifikat berpotensi menghambat peningkatan produksi pertanian.
Meski demikian, dalam LHP disebutkan bahwa Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Disbuntanhor menyatakan sependapat dengan temuan BPK.
Sebagai tindak lanjut, BPK merekomendasikan agar Disbuntanhor memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pertanian dalam perencanaan kebutuhan benih, memperluas akses terhadap benih sumber, meningkatkan pembinaan penangkar, memberikan insentif bagi petani yang menggunakan benih bersertifikat, memperbanyak kegiatan demonstration plot (demplot), serta mendorong peningkatan produksi benih pokok melalui UPTD BBI dan penangkar sesuai kewenangannya.
Temuan ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah. Di tengah upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, keberhasilan sektor pertanian tidak hanya ditentukan oleh luas lahan dan besarnya anggaran, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan benih unggul bersertifikat tersedia, terjangkau, dan mudah diakses petani.
Rekomendasi BPK diharapkan menjadi momentum evaluasi agar sistem perbenihan di Sumatera Barat semakin efektif dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
(Redaksi)
