Bengkulu Selatan, Presisimedia.com– Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan kembali mendapat apresiasi atas komitmennya dalam memperluas cakupan jaminan kesehatan masyarakat melalui Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026.
Dalam ajang tersebut, Kabupaten Bengkulu Selatan memperoleh penghargaan UHC kategori Pratama. Penghargaan secara simbolis diterima Bupati Bengkulu Selatan H. Rifai Tajuddin dalam acara yang berlangsung di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, pada 27 Januari 2026.
Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah bersama BPJS Kesehatan dalam memperluas perlindungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat Bengkulu Selatan.
Kadinkes: Pelayanan Kesehatan Terus Didorong
Dalam kunjungan koordinasi LSM P2NAPAS ke Dinas Kesehatan Bengkulu Selatan, Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Selatan, Didi Ruslan, menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Menurut informasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, masyarakat yang telah memenuhi ketentuan kepesertaan program jaminan kesehatan pemerintah dapat memperoleh pelayanan sesuai mekanisme JKN yang berlaku.
Didi juga menyampaikan bahwa masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat menggunakan Kartu Keluarga (KK) sebagai salah satu dokumen administrasi, sesuai ketentuan pelayanan yang berlaku di fasilitas kesehatan.
Karena itu, masyarakat yang hendak menggunakan layanan tersebut tetap perlu memastikan status kepesertaan JKN dan persyaratan administrasi kepada fasilitas kesehatan atau BPJS Kesehatan agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan.
Kepesertaan JKN Jadi Perhatian
Sebelumnya, pemerintah daerah juga mendorong masyarakat yang belum memiliki atau belum aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan untuk segera melakukan pendataan.
Pada Juni 2026, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan masih menyediakan sekitar 18.244 kuota BPJS Kesehatan yang pembiayaannya ditanggung pemerintah pusat bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan.
RRI juga melaporkan adanya sekitar 3.800 warga yang belum terdata dalam kepesertaan BPJS Kesehatan pada periode tersebut. Pemerintah daerah kemudian mendorong pendataan agar perlindungan kesehatan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, data yang disampaikan BPJS Kesehatan Bengkulu Selatan dalam pemberitaan Januari 2026 menyebutkan cakupan kepesertaan JKN di daerah tersebut berada di atas 100 persen dengan tingkat keaktifan peserta lebih dari 94,5 persen.
P2NAPAS Dorong Manfaat UHC Dirasakan Masyarakat
LSM P2NAPAS mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses jaminan kesehatan masyarakat.
Menurut P2NAPAS, penghargaan UHC tidak semestinya hanya menjadi simbol administratif, tetapi harus diikuti dengan pelayanan kesehatan yang mudah diakses, transparan, dan benar-benar dirasakan masyarakat.
P2NAPAS juga mendorong masyarakat untuk menyampaikan laporan apabila masih mengalami kendala administrasi atau kesulitan mengakses layanan kesehatan yang menjadi hak peserta sesuai ketentuan program JKN.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan bersama BPJS Kesehatan masih menghadapi tantangan untuk menjaga kepesertaan tetap aktif serta memastikan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.
Dengan demikian, capaian UHC dapat menjadi momentum untuk memperkuat pelayanan kesehatan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai prosedur, persyaratan, dan hak peserta JKN.
(Iklandiyanto)
