KAUR, presisimedia.com – Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya kelebihan pembayaran (lebih bayar) sebesar Rp350.046.147,60 pada sejumlah pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan yang dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2025. Temuan tersebut menjadi sorotan karena menyangkut efektivitas pengendalian internal, akurasi pertanggungjawaban belanja, serta tata kelola penggunaan keuangan daerah.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, kelebihan pembayaran tersebut terdiri atas Rp122.560.000,00 pada pekerjaan pemeliharaan rutin jalan, Rp189.748.275,60 pada pemeliharaan berkala jembatan, dan Rp37.737.872,00 pada pemeliharaan berkala jalan lalu lintas wilayah Polres Kaur.
Pada pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dengan total anggaran Rp849.494.000,00, BPK menemukan adanya ketidaksesuaian dalam dokumen pertanggungjawaban. Salah satu temuan terbesar berasal dari pembayaran sewa peralatan pemotong rumput. Dalam dokumen pertanggungjawaban dicantumkan tarif sewa Rp80.000 per hari, sedangkan hasil konfirmasi kepada penyedia jasa dan keterangan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menunjukkan tarif yang sebenarnya hanya Rp40.000 per hari.
Perbedaan tersebut menyebabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp104.160.000,00. Selain itu, BPK juga menemukan pembayaran biaya pencetakan dokumentasi sebesar Rp18.400.000,00 yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai sehingga dinilai sebagai kelebihan pembayaran.
Pada kegiatan pemeliharaan berkala jembatan dengan nilai sekitar Rp550 juta, BPK melakukan pemeriksaan fisik bersama PPTK dan pengawas di sejumlah lokasi. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kelebihan pembayaran pada tiga lokasi pekerjaan, yakni Jembatan Gantung Air Muara Benatu sebesar Rp79.979.356,60, Jembatan Desa Muara Dua Kecamatan Nasal sebesar Rp85.477.919,00, serta Jembatan Air Keranjang Kecil Jalan Trans Pagar Dewa sebesar Rp24.291.000,00.
Temuan tersebut diperoleh setelah BPK membandingkan kondisi fisik pekerjaan di lapangan dengan dokumen pertanggungjawaban, termasuk hasil konfirmasi kepada pelaksana pekerjaan.
Selain itu, pada pekerjaan pemeliharaan berkala jalan lalu lintas wilayah Polres Kaur, hasil pemeriksaan fisik, dokumentasi, dan permintaan keterangan juga menunjukkan adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp37.737.872,00.
Dalam laporannya, BPK menyatakan kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur bahwa setiap pengeluaran APBD harus didukung bukti yang lengkap, sah, dan pejabat yang mengesahkan dokumen bertanggung jawab atas kebenaran materialnya. Selain itu, temuan tersebut juga dinilai belum memenuhi ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 mengenai kewajiban PPTK memperoleh bukti sah sebagai syarat keabsahan belanja.
BPK menilai kelebihan pembayaran tersebut terjadi karena PPK belum optimal dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, sementara PPTK dan Tim Swakelola belum optimal dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
Atas hasil pemeriksaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Kepala DPUPR menyatakan sependapat dengan temuan BPK. Dalam pembahasan hasil pemeriksaan, PPK dan PPTK juga menyatakan akan memproses pengembalian seluruh kelebihan pembayaran ke Kas Daerah.
BPK kemudian merekomendasikan kepada Bupati Kaur agar memerintahkan Kepala DPUPR untuk meningkatkan pengendalian pelaksanaan pekerjaan oleh PPK, memperkuat fungsi PPTK dan Tim Swakelola dalam seluruh tahapan pekerjaan, serta memproses pemulihan kelebihan pembayaran sebesar Rp350.046.147,60.
Temuan ini menjadi catatan penting bahwa pelaksanaan pekerjaan secara swakelola tetap harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang efektif. Ketika seluruh pembayaran telah direalisasikan hingga 100 persen, kesesuaian antara pekerjaan di lapangan, dokumen pertanggungjawaban, dan penggunaan anggaran menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Pernyataan Pemerintah Kabupaten Kaur yang menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK merupakan langkah awal dalam proses penyelesaian. Namun demikian, publik akan menantikan realisasi tindak lanjut berupa pemulihan keuangan daerah, penguatan sistem pengawasan internal, serta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan swakelola agar temuan serupa tidak kembali terjadi pada program pembangunan berikutnya.
Sesuai prinsip keberimbangan, media ini memberikan ruang hak jawab kepada Pemerintah Kabupaten Kaur, Dinas PUPR Kabupaten Kaur, maupun pihak terkait lainnya apabila ingin memberikan penjelasan atau informasi tambahan mengenai tindak lanjut atas temuan BPK tersebut.
(Iklandiyanto)
Redaksi oresisimedia.com
