BENGKULU SELATAN | PresisiMedia.com – Pengadaan Chromebook untuk sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan nilai mencapai Rp14,125 miliar menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap sejumlah persoalan dalam pengadaan Tahun Anggaran 2024.
Sorotan tersebut tidak hanya berkaitan dengan besarnya nilai belanja, tetapi juga menyentuh aspek kewajaran keuntungan penyedia serta kesesuaian spesifikasi perangkat dengan kebutuhan pendidikan.
Berdasarkan temuan pemeriksaan yang menjadi dasar pemberitaan ini, BPK mencatat adanya margin keuntungan penyedia yang dinilai tidak wajar sebesar Rp1.508.414.676,23.
Selain itu, Chromebook yang dibeli diketahui menggunakan spesifikasi Non Chrome Device Management (Non-CDM) sehingga belum dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) pada tahun berjalan sesuai kebutuhan.
Sudah Rp14,12 Miliar, Masih Ada Belanja Tambahan
Persoalan semakin menarik perhatian publik karena pada Tahun Anggaran 2025, pemerintah daerah kembali mengalokasikan anggaran sekitar Rp1.616.700.000 untuk pengadaan Google Chrome Upgrade for Education atau Chrome Device Management (CDM).
Belanja tambahan tersebut diperlukan agar perangkat yang telah dibeli dapat digunakan sesuai peruntukannya.
Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai kualitas perencanaan pengadaan sejak awal.
Jika kebutuhan CDM merupakan bagian penting agar Chromebook dapat digunakan secara optimal untuk kebutuhan pendidikan, mengapa kebutuhan tersebut tidak dipastikan sejak proses perencanaan pengadaan pada 2024?
Pertanyaan tersebut penting dijawab bukan untuk menghakimi pihak tertentu, tetapi untuk memastikan bahwa pengelolaan APBD benar-benar mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Bukan Sekadar Membeli, Tetapi Harus Berfungsi
Dalam pengadaan teknologi pendidikan, keberhasilan tidak semestinya hanya diukur dari terselesaikannya proses pembelian.
Perangkat yang dibeli dengan uang rakyat harus dapat digunakan sesuai spesifikasi dan tujuan yang telah direncanakan.
Karena itu, publik patut memperoleh penjelasan mengenai bagaimana kebutuhan Chromebook tersebut ditetapkan, bagaimana spesifikasi teknis disusun, serta bagaimana pemerintah daerah memastikan perangkat yang dibeli telah memenuhi kebutuhan sekolah.
Apalagi nilai pengadaan mencapai lebih dari Rp14 miliar.
Dengan nilai sebesar itu, perencanaan seharusnya dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan kebutuhan belanja lanjutan yang sebenarnya dapat diperhitungkan sejak awal.
Margin Penyedia Rp1,50 Miliar Jadi Perhatian
Temuan BPK mengenai margin keuntungan penyedia yang dinilai tidak wajar sebesar Rp1.508.414.676,23 juga perlu mendapat penjelasan dari pemerintah daerah maupun pihak terkait.
Publik berhak mengetahui bagaimana harga pengadaan ditetapkan, bagaimana proses evaluasi penawaran dilakukan, serta bagaimana pemerintah memastikan harga yang dibayarkan telah mencerminkan kewajaran dan memberikan value for money bagi daerah.
Persoalan tersebut menjadi semakin relevan ketika dalam pengadaan berikutnya masih diperlukan anggaran tambahan untuk melengkapi fungsi perangkat yang telah dibeli.
Namun demikian, temuan pemeriksaan BPK perlu ditempatkan secara proporsional sebagai hasil pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Penilaian lebih lanjut mengenai tanggung jawab masing-masing pihak harus didasarkan pada dokumen, proses pemeriksaan, dan klarifikasi resmi.
Bupati Didesak Pastikan Tindak Lanjut Tak Sekadar Administratif
Sebagai kepala daerah, Bupati Bengkulu Selatan memiliki peran penting dalam memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti secara serius.
Tindak lanjut tidak semestinya berhenti pada penyelesaian administratif atau pengembalian nilai tertentu apabila memang terdapat kewajiban yang harus diselesaikan.
Lebih jauh, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap mekanisme perencanaan dan pengadaan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Mulai dari analisis kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis, proses pemilihan penyedia, pemeriksaan barang, hingga pemanfaatan perangkat di sekolah perlu diperkuat.
Sebab, apabila kelemahan perencanaan tidak diperbaiki, bukan tidak mungkin persoalan serupa kembali muncul dalam pengadaan teknologi pendidikan berikutnya.
Dinas Pendidikan Diminta Buka Dasar Perencanaan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan juga perlu memberikan penjelasan mengenai dasar penyusunan spesifikasi Chromebook tersebut.
Pertanyaan penting yang perlu dijawab antara lain:
– Apa dasar penentuan spesifikasi teknis Chromebook?
– Apakah kebutuhan CDM sudah diperhitungkan dalam perencanaan awal?
– Bagaimana proses pemeriksaan dan penerimaan perangkat?
– Apakah seluruh perangkat telah dimanfaatkan sekolah?
– Bagaimana tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK?
– Mengapa pada 2025 kembali dialokasikan sekitar Rp1,61 miliar untuk CDM?
– Apa langkah evaluasi agar persoalan serupa tidak kembali terjadi?
Keterbukaan terhadap pertanyaan tersebut penting agar masyarakat memperoleh gambaran utuh mengenai proses pengadaan.
Jangan Sampai Anggaran Besar, Manfaat Belum Maksimal
Pengadaan teknologi pendidikan pada dasarnya merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
Namun, investasi tersebut harus dibarengi perencanaan yang matang.
Jangan sampai pemerintah berhasil merealisasikan anggaran belasan miliar rupiah untuk membeli perangkat, tetapi manfaat maksimalnya baru dapat diperoleh setelah kembali mengeluarkan anggaran tambahan.
Kondisi tersebut patut menjadi bahan evaluasi bersama, terutama karena sumber pembiayaannya berasal dari APBD.
Masyarakat tentu berharap setiap rupiah anggaran pendidikan benar-benar memberikan manfaat bagi siswa, guru, dan sekolah.
PresisiMedia.com telah berupaya meminta konfirmasi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait temuan tersebut, termasuk mengenai dasar perencanaan, spesifikasi teknis, proses pengadaan, margin penyedia, serta penggunaan anggaran tambahan untuk CDM.
Media ini tetap membuka ruang bagi pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, penyedia maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.
Pemberitaan ini disusun dengan mengedepankan asas keberimbangan, praduga tak bersalah, dan hak jawab sesuai prinsip jurnalistik serta ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Pada akhirnya, persoalan Chromebook Bengkulu Selatan bukan sekadar tentang angka Rp14,125 miliar atau tambahan anggaran Rp1,616 miliar.
Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa proses pengadaan uang rakyat dilakukan secara cermat, transparan, efisien, dan berorientasi pada manfaat.
Jika memang terdapat kelemahan dalam perencanaan, publik patut berharap pemerintah daerah segera memperbaikinya.
Sebab, anggaran pendidikan semestinya tidak hanya habis terserap, tetapi harus benar-benar terasa manfaatnya di ruang-ruang kelas.
(Tim Redaksi)
