Kebijakan pengelolaan wisata pantai di Kabupaten Pasaman Barat pada momentum libur Lebaran memperlihatkan satu hal yang sulit dibantah: logika pelayanan publik sedang tidak baik-baik saja.
Di tengah lonjakan kunjungan, pemerintah tetap memungut retribusi dari masyarakat. Namun, pada saat yang sama, aktivitas utama yang menjadi daya tarik wisata pantai—berenang dan bermain air—justru dilarang.
Publik dipungut biaya, tetapi dibatasi dalam menikmati. Ini bukan sekadar ironi, melainkan bentuk nyata dari kebijakan yang kehilangan arah.
Alasan keselamatan memang selalu menjadi tameng yang mudah dikedepankan. Ombak berbahaya, arus kuat, hingga ancaman buaya di kawasan muara adalah risiko yang tidak bisa disepelekan.
Namun persoalannya bukan pada ada atau tidaknya risiko, melainkan bagaimana risiko itu dikelola.
Ketika jawaban atas risiko hanyalah larangan total, maka yang terjadi bukanlah perlindungan, melainkan pengakuan atas ketidaksiapan.
Negara—dalam hal ini pemerintah daerah—seharusnya hadir dengan solusi, bukan sekadar peringatan.
Menyediakan petugas pengawas pantai, menetapkan zona aman, hingga edukasi berbasis mitigasi adalah langkah minimum dalam pengelolaan destinasi wisata yang bertanggung jawab.
Yang lebih problematik, di saat larangan diberlakukan, kegiatan pesta pantai tetap digelar. Keramaian justru didorong, tetapi pengelolaan keselamatan tidak diperkuat secara sebanding.
Ini adalah kontradiksi yang telanjang: mengundang massa, tetapi tidak siap mengelola risikonya.
Dalam perspektif tata kelola modern, kebijakan seperti ini mencerminkan pola lama yang belum ditinggalkan—menarik pendapatan tanpa diikuti peningkatan kualitas layanan. Retribusi dipungut, tetapi pengalaman wisata tidak dipenuhi. Keselamatan dijadikan alasan, namun tidak diiringi investasi pada sistem pengamanan.
Jika memang kawasan tersebut berbahaya untuk aktivitas air, maka pilihan paling jujur adalah menutup sementara atau membatasi akses secara transparan sejak awal.
Sebaliknya, jika tetap dibuka dan dikenakan biaya, maka pemerintah wajib memastikan adanya standar pelayanan minimum yang menjamin keselamatan sekaligus kenyamanan pengunjung.
Kebijakan “bayar untuk dilarang” seperti ini hanya akan melahirkan satu hal: erosi kepercayaan publik. Masyarakat tidak hanya merasa dirugikan secara materi, tetapi juga diperlakukan tidak adil sebagai pengguna layanan publik.
Pariwisata bukan sekadar soal keramaian dan pemasukan. Ia adalah wajah daerah, cerminan kapasitas manajemen, sekaligus ukuran sejauh mana pemerintah menghargai warganya. Ketika wisata dikelola tanpa perencanaan matang, maka yang muncul bukan kebanggaan, melainkan kekecewaan.
Sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berhenti mengandalkan larangan sebagai solusi tunggal. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk berbenah: memperbaiki sistem, meningkatkan kapasitas pengelolaan, dan menempatkan keselamatan sebagai bagian dari pelayanan—bukan alasan untuk membatasi.
Jika tidak, maka kritik publik bukan hanya akan terus bergema, tetapi akan menjadi penilaian kolektif bahwa wisata di daerah ini dikelola tanpa arah dan tanpa kesiapan.
(Redaksi)