PASAMAN BARAT | PresisiMedia.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap kejanggalan dalam pertanggungjawaban Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 12 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2025, temuan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja BBM sebesar Rp138.755.921,50.
Dalam LHP tersebut dijelaskan, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menganggarkan Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp303.975.956.292,14, dengan realisasi Rp254.094.796.395,31 atau 83,54 persen. Dari jumlah itu, Belanja BBM dan Pelumas dialokasikan sebesar Rp4.252.378.205,08, dengan realisasi Rp2.219.967.854,00 atau 52,21 persen.
Mekanisme pembayaran BBM dilakukan melalui uang persediaan yang dikelola Bendahara Pengeluaran. Setiap pemegang kendaraan dinas diwajibkan menyampaikan bukti pembelian berupa struk atau nota SPBU sebagai dasar pertanggungjawaban. Dokumen tersebut selanjutnya diverifikasi secara berjenjang hingga disahkan oleh Pengguna Anggaran (PA) sebelum dilakukan penggantian biaya secara nontunai.
Untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan, BPK melakukan pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen pertanggungjawaban Belanja BBM pada 12 SKPD, yaitu Sekretariat Daerah, Dinas PUPR dan Cipta Karya, Dinas OPD PRO, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas PTH, Dinas Diskopimti, Dinas Kominfo, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Bappeda, Satpol PP dan Damkar, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK menemukan sejumlah ketidaksesuaian.
Pertama, terdapat pertanggungjawaban Belanja BBM pada dua SKPD, yakni Bappeda dan Dinas Pendidikan, yang tidak dilengkapi bukti pembelian berupa struk atau nota resmi dengan nilai Rp2.112.000,00.
Kedua, pada 11 SKPD ditemukan bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dengan nilai Rp40.030.421,50.
Pemeriksaan lanjutan yang dilakukan BPK melalui konfirmasi kepada beberapa pengelola SPBU menemukan tiga kelompok permasalahan utama.
Pertama, terdapat bukti pertanggungjawaban yang tidak ditandatangani petugas SPBU dengan total nilai Rp79.550.601,50.
Kedua, ditemukan penggunaan struk printout yang tidak sesuai dengan dokumen resmi SPBU sebesar Rp55.545.920,00. Berdasarkan hasil konfirmasi kepada pengelola SPBU, sejumlah struk yang diajukan dalam dokumen pertanggungjawaban tidak berasal dari sistem yang digunakan SPBU. Perbedaan terlihat pada jenis kertas, bentuk huruf, penggunaan font, tanda baca, hingga format pencetakan.
Ketiga, auditor menemukan nota manual yang terindikasi bukan dokumen asli senilai Rp1.547.400,00. Hasil konfirmasi kepada pihak SPBU menyebutkan nota tersebut tidak diterbitkan oleh SPBU karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan nota resmi, termasuk kualitas tulisan dan warna stempel.
Selain memeriksa dokumen, BPK juga meminta klarifikasi kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran pada sejumlah SKPD. Dari hasil klarifikasi diketahui bahwa proses verifikasi selama ini lebih berfokus pada kelengkapan administrasi, sedangkan keaslian struk maupun nota pembelian BBM tidak dilakukan pengujian secara memadai.
Menurut BPK, kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 24 Tahun 2024 mengenai standar bukti pengeluaran Belanja BBM.
BPK menyimpulkan bahwa berbagai ketidaksesuaian tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja BBM sebesar Rp138.755.921,50.
Atas temuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui kepala SKPD terkait, sebagaimana dicatat dalam LHP BPK, menyatakan menerima hasil pemeriksaan dan akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan.
Hingga pemeriksaan berakhir, telah dilakukan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp33.757.601,50, sehingga masih terdapat sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp104.998.320,00 yang harus dipulihkan.
BPK merekomendasikan kepada Bupati Pasaman Barat agar memerintahkan seluruh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Belanja BBM, menginstruksikan PPK dan PPTK agar melakukan verifikasi secara cermat terhadap kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban sebelum pembayaran dilakukan, serta memastikan penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(Redaksi)
