Pasaman, presisimedia.com — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman kembali menjadi sorotan publik setelah muncul temuan dugaan ketidaksesuaian dalam belanja perjalanan dinas pada dua SKPD, yakni Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Temuan tersebut mengindikasikan adanya kelebihan pembayaran yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, klarifikasi, dan pengujian dokumen pertanggungjawaban, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara laporan administrasi dengan kondisi senyatanya dalam pelaksanaan perjalanan dinas. Kondisi ini menyebabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp243.525.325,00.
Dari jumlah tersebut, sebagian telah dilakukan pengembalian ke kas daerah, namun masih terdapat sisa yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) hingga saat ini.
Pada tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Pasaman mengalokasikan belanja barang dan jasa lebih dari Rp257 miliar, dengan realisasi sekitar 88 persen. Dari total tersebut, belanja perjalanan dinas mencapai sekitar Rp17,1 miliar, yang menjadi salah satu pos anggaran terbesar dalam struktur belanja daerah.
Temuan ini sekaligus menyoroti adanya dugaan kelemahan dalam sistem pengendalian dan verifikasi internal, khususnya pada proses pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas. Kondisi tersebut dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menegaskan bahwa setiap pengeluaran wajib didukung bukti yang sah, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, Peraturan Bupati Pasaman tentang perjalanan dinas juga menegaskan bahwa setiap pelaksana kegiatan bertanggung jawab penuh atas kerugian daerah akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaannya.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam temuannya menyebutkan bahwa kondisi ini dipengaruhi oleh kurang optimalnya pengawasan oleh pengguna anggaran serta lemahnya ketelitian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melakukan verifikasi dokumen pertanggungjawaban.
BPK juga merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Pasaman memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan ketelitian verifikasi, serta menuntaskan pengembalian seluruh kelebihan pembayaran ke RKUD sesuai ketentuan yang berlaku.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman melalui Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan.
Meski demikian, temuan ini kembali memunculkan perhatian publik terhadap potensi lemahnya pengawasan dalam pengelolaan APBD, khususnya pada pos perjalanan dinas yang dinilai rawan terjadi ketidaksesuaian administrasi.
Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah daerah dalam memastikan seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara tuntas, serta memperkuat sistem pengawasan agar kasus serupa tidak kembali terulang.
(Redaksi)
Tags:
#PasamanBangkit#APBDPasaman# #PerjalananDinas #BPK #AuditDaerah #KeuanganDaerah #Korupsi# #SumateraBarat #Investigasi# #TransparansiAPBD#
