Jakarta –Presisimedia.com– Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) secara resmi menyampaikan surat aspirasi kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) terkait dugaan penyimpangan dalam tata kelola program dan pengadaan di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).
Melalui surat tersebut, FABEM meminta Kejagung melakukan pengusutan secara menyeluruh terhadap berbagai dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan kepentingan publik, termasuk menelusuri kemungkinan adanya jejaring yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa di BGN.
Ketua Umum FABEM, Zainuddin Arsyad, menegaskan bahwa program-program strategis pemerintah yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan.
“Program yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat harus dikelola secara profesional dan bersih. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan perlu diusut secara tuntas agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi negara maupun masyarakat,” ujar Zainuddin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/6/2026).
Dalam surat aspirasi yang disampaikan kepada Kejagung, FABEM menyoroti dugaan praktik jual beli titik Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang belakangan menjadi perhatian publik. Selain itu, organisasi alumni mahasiswa tersebut juga meminta aparat penegak hukum mendalami proses pengadaan barang dan jasa yang berlangsung di lingkungan BGN.
Menurut FABEM, pemeriksaan tidak cukup hanya berfokus pada pihak-pihak yang telah menjadi perhatian dalam perkara tersebut. Kejagung didorong untuk mengembangkan penyelidikan guna mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan dugaan penyimpangan yang terjadi.
FABEM juga meminta agar perusahaan-perusahaan yang memenangkan tender pengadaan di lingkungan BGN turut diperiksa guna memastikan seluruh proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola yang baik.
“Kami berharap penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh, termasuk dengan menelusuri hubungan para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Hal ini penting agar tidak ada aspek yang terlewat dalam upaya mengungkap persoalan secara utuh,” kata Zainuddin.
Selain persoalan pengadaan, FABEM turut menyoroti adanya informasi mengenai proses pendaftaran mitra BGN yang disebut tetap berjalan meskipun portal atau situs resmi kemitraan BGN pada saat itu dilaporkan tidak dapat diakses oleh publik.
Menurut FABEM, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum untuk memastikan seluruh proses kemitraan dilakukan secara transparan dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pihak yang memenuhi persyaratan.
FABEM menilai pengusutan secara komprehensif diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program-program strategis nasional, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas gizi dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui surat aspirasi tersebut, FABEM juga mengajak mahasiswa, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh elemen bangsa untuk mengawal proses hukum yang sedang berjalan agar berlangsung secara profesional, objektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami mendukung penuh upaya penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung. Harapan kami, seluruh fakta dapat diungkap secara terang sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi momentum perbaikan tata kelola program strategis nasional ke depan,” tutup Zainuddin.
(Redaksi Presisimedia.com)
