Sidang perdana gugatan tersebut digelar di Pengadilan Negeri Sibuhuan, Senin (13/4/2026), sebelum akhirnya ditunda hingga 20 April mendatang.
Kuasa hukum para pemohon, Mardan Hanafi Hasibuan, menilai terdapat persoalan mendasar dalam perkara ini, mulai dari dasar laporan hingga keabsahan penetapan tersangka terhadap kliennya, APR (29), ASR (20), dan IS (26).
Perkara ini bermula dari laporan PT Barapala atas dugaan pencurian sawit. Namun, menurut Mardan, klaim perusahaan atas lahan yang dipersoalkan masih menyisakan tanda tanya, baik dari sisi legalitas maupun riwayat sengketa sebelumnya.
Ia merujuk pada adanya putusan pengadilan yang pernah menyangkut perusahaan tersebut, serta perbedaan lokasi izin usaha dengan lokasi kejadian. “Seharusnya aspek ini diperjelas terlebih dahulu sebelum masuk ke ranah pidana,” ujarnya.
Selain itu, nilai kerugian dalam kasus ini relatif kecil, yakni sekitar Rp1,2 juta dari sekitar 400 kilogram buah sawit. Dalam konteks tersebut, Mardan menilai pendekatan penegakan hukum semestinya mempertimbangkan asas proporsionalitas.
Di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai konsistensi penanganan perkara oleh aparat. Kuasa hukum menyinggung adanya sejumlah kasus lain yang disebut berjalan lambat, sementara perkara ini diproses lebih cepat.
“Hal ini menimbulkan persepsi di masyarakat,” kata dia.
Pihaknya juga meminta perhatian pimpinan Polri, termasuk Listyo Sigit Prabowo dan Whisnu Hermawan Februanto, untuk mengevaluasi penanganan kasus tersebut oleh jajaran di daerah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait gugatan praperadilan tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.
Sementara itu, informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa lahan yang menjadi objek perkara saat ini berada dalam pengawasan Satgas Penertiban Kawasan Hutan Garuda. Status lahan yang belum sepenuhnya jelas ini dinilai menjadi salah satu aspek krusial yang berpotensi memengaruhi konstruksi perkara.
Sidang lanjutan praperadilan pada 20 April mendatang diperkirakan menjadi momentum penting untuk menguji sah atau tidaknya proses hukum yang telah berjalan, sekaligus membuka lebih jauh duduk perkara di balik kasus ini.
(Tim Redaksi)
