PADANG LAWAS, SUMUT, PRESISIMEDIA.COM– Dugaan peredaran pupuk bersubsidi yang berasal dari luar daerah disebut-sebut mulai marak terjadi di wilayah Kabupaten Padang Lawas (Palas). Kondisi ini mendapat perhatian dari kalangan masyarakat sipil, salah satunya dari Lembaga Aspirasi Mahasiswa (LAMA) Sumatera Utara.
Ketua LAMA Sumut, Panyahatan Ritonga, menyampaikan bahwa pihaknya bersama sejumlah organisasi dari Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) dan Padang Lawas berencana menyampaikan laporan resmi kepada aparat kepolisian guna mendorong penanganan persoalan tersebut secara serius.
“Hari ini kami bersama beberapa lembaga gabungan dari Paluta dan Palas akan langsung menjumpai Kapolres Padang Lawas, AKBP Dodik Yuliyanto, S.I.K., untuk menyampaikan laporan resmi terkait dugaan peredaran pupuk subsidi dari luar daerah,” ujar Panyahatan Ritonga dalam keterangan tertulis yang diterima awak media, Kamis (12/3).
Menurutnya, langkah ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap tata kelola distribusi pupuk bersubsidi yang seharusnya tepat sasaran bagi petani yang berhak menerima.
LAMA berharap aparat kepolisian, khususnya Polres Padang Lawas, dapat menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penelusuran lapangan secara menyeluruh. Pihaknya juga menyatakan siap menyerahkan sejumlah informasi dan data yang dimiliki terkait dugaan pihak-pihak yang terlibat, baik dalam proses penjualan maupun penyaluran pupuk subsidi tersebut.
Selain kepada kepolisian, LAMA juga berencana menyampaikan informasi kepada Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini berkaitan dengan dugaan bahwa pupuk subsidi tersebut berasal dari wilayah tersebut.
“Jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran dalam proses distribusi pupuk bersubsidi, kami berharap instansi terkait dapat mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk evaluasi terhadap izin distributor atau agen yang terbukti melanggar aturan,” jelasnya.
Ia menilai bahwa persoalan distribusi pupuk subsidi bukanlah isu baru dan perlu penanganan yang konsisten dari berbagai pihak. Pupuk subsidi merupakan komoditas yang sangat penting bagi sektor pertanian sehingga pengawasannya perlu dilakukan secara ketat.
LAMA juga mengaku telah melakukan komunikasi awal dengan pihak yang diduga mengetahui alur distribusi pupuk tersebut. Namun pihak yang bersangkutan membantah keterlibatan dalam aktivitas tersebut. Meski demikian, terdapat informasi tambahan mengenai beberapa pihak lain yang disebut-sebut memiliki keterkaitan, yang nantinya akan disampaikan kepada aparat penegak hukum sebagai bahan pendalaman lebih lanjut.
Aturan Hukum Distribusi Pupuk Subsidi
Pengelolaan dan distribusi pupuk bersubsidi di Indonesia diatur dalam sejumlah regulasi pemerintah, di antaranya:
Perpres Nomor 6 Tahun 2025, yang mengatur tata kelola pupuk bersubsidi secara menyeluruh serta menetapkan pupuk sebagai barang dalam pengawasan.
Permentan Nomor 15 Tahun 2025, yang menjadi aturan teknis pelaksanaan distribusi dan memperluas akses penebusan pupuk bagi petani.
Permendag Nomor 4 Tahun 2023, yang mengatur mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk dari produsen hingga ke tingkat pengecer.
Dalam aturan tersebut juga ditegaskan bahwa pengecer yang menjual pupuk subsidi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) atau menyalurkan tidak sesuai ketentuan dapat dikenai sanksi pidana maupun administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
LAMA berharap aparat penegak hukum dan instansi terkait dapat memperkuat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar benar-benar sampai kepada petani yang membutuhkan serta mencegah potensi penyalahgunaan di lapangan.
(Tim Redaksi)
