Jakarta, Presisimedia.com– Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan sikapnya agar Pemerintah Republik Indonesia meninjau kembali keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace, termasuk mempertimbangkan opsi untuk menarik diri dari forum internasional tersebut.
Dilansir dari MUI Digital Wakil Ketua Umum MUI, KH M. Cholil Nafis, menilai keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace menimbulkan pertanyaan serius karena dinilai tidak berpihak pada Palestina.
Ia secara tegas meminta Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk mempertimbangkan penarikan diri Indonesia dari forum tersebut.
“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina,” ujar KH Cholil Nafis melalui akun X pribadinya, dikutip Rabu (28/1/2026).
KH Cholil menjelaskan bahwa Board of Peace digagas oleh Presiden AS, Donald Trump, dan melibatkan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sementara Palestina tidak tercatat sebagai anggota.
Hal ini, menurut MUI, menimbulkan masalah prinsipil terkait keadilan internasional dan pengakuan hak bangsa yang terjajah.
Selain itu, MUI menyoroti aspek teknis keanggotaan, termasuk kewajiban pembayaran iuran, yang dinilai aneh jika dikaitkan dengan isu kemanusiaan.
“Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Baiknya Pak Prabowo menarik diri saja,” tegas KH Cholil.
Sebelumnya, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, menilai Board of Peace berpotensi menjadi praktik neokolonialisme.
Ia menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekadar konflik, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, serta pelanggaran hukum humaniter internasional.
“MUI menolak ‘perdamaian semu’ yang tidak berbasis keadilan dan tidak menjadikan pengakhiran pendudukan sebagai prasyarat utama,” ujarnya.
Prof. Sudarnoto menekankan bahwa penempatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban sebagai occupying power, merupakan cacat mendasar dalam forum ini.
Model ini berisiko menggeser fokus dari keadilan dan kemerdekaan menjadi sekadar manajemen konflik dan stabilitas kawasan.
Meskipun demikian, MUI menghargai niat pemerintah Indonesia untuk berkontribusi pada perdamaian dunia. Namun, MUI menekankan pentingnya garis merah yang jelas agar keterlibatan Indonesia tidak dijadikan legitimasi moral bagi skema yang merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina.
Dalam penutup sikapnya, MUI menegaskan bahwa menurut nilai Islam dan kemanusiaan universal, segala bentuk penjajahan adalah kezaliman yang wajib diakhiri.
Perdamaian sejati hanya bisa terwujud apabila hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya—sesuatu yang dinilai belum tercermin dalam Board of Peace.
“Skema Board of Peace tidak menunjukkan arah perdamaian sejati,” pungkas Prof. Sudarnoto.
Redaksi.
