JAKARTA, PresisiMedia.com — Perkara Yogi Gilang Arya Setia, warga Sikakap, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, yang tengah menjalani proses persidangan terkait penyediaan layanan internet berbasis Starlink, mendapat sorotan dari Prof. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H.
Dalam pendapat hukum sekaligus pernyataan sikap yang disampaikan pada 2 September 2026, Prof. Henry secara tegas meminta agar penegakan hukum dalam perkara tersebut tetap mengedepankan keadilan, proporsionalitas, serta prinsip bahwa hukum pidana seharusnya menjadi jalan terakhir dalam perkara yang berkaitan dengan aspek administratif.
“Saya marah. Jangan penjarakan niat baik hanya karena urusan perizinan,” demikian sikap tegas Prof. Henry.
Ia menegaskan, pandangannya bukan berarti membenarkan setiap pelanggaran perizinan. Menurutnya, negara hukum tetap membutuhkan aturan, perizinan harus dipenuhi, dan ketertiban dalam penyelenggaraan usaha tetap harus dijaga.
Namun, menurut Prof. Henry, persoalan yang lebih mendasar adalah apakah setiap persoalan administrasi harus berujung pada proses pidana.
“Apakah setiap kekurangan administrasi harus berakhir dengan borgol, penahanan dan pengadilan pidana?” ujarnya dalam pernyataan tersebut.
Perkara Yogi Masih Berjalan
Perkara Yogi tercatat di Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor 450/Pid.Sus/2026/PN Pdg. Berdasarkan pemberitaan yang mengacu pada data perkara, Yogi didakwa berkaitan dengan penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi tanpa izin di wilayah Sikakap, Kepulauan Mentawai. Perkara tersebut telah memasuki proses persidangan dan Yogi masih berstatus sebagai terdakwa.
Prof. Henry meminta seluruh pihak melihat perkara tersebut secara utuh dan berimbang.
Ia mengakui bahwa apabila memang terdapat kewajiban perizinan yang belum dipenuhi, hal tersebut harus diselesaikan sesuai ketentuan hukum.
Namun, ia mempertanyakan apakah pendekatan pidana harus menjadi pilihan pertama ketika masih tersedia mekanisme pembinaan dan penertiban administratif.
“Kalau ada izin yang kurang, lengkapi. Kalau ada prosedur yang salah, perbaiki. Kalau ada kewajiban administratif yang belum dilaksanakan, perintahkan untuk dilaksanakan,” tegasnya.
Menyoroti Pasal 613 Ayat (3) KUHP
Salah satu dasar argumentasi Prof. Henry adalah perubahan sistem hukum pidana nasional yang berlaku sejak 2 Januari 2026.
UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana telah berlaku sejak 2 Januari 2026 dan melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pidana dalam berbagai undang-undang agar selaras dengan KUHP nasional.
Dalam pendapat hukumnya, Prof. Henry menyoroti Pasal 613 ayat (3) KUHP yang menurutnya memberikan penekanan terhadap pembinaan dan penerapan sanksi administratif terlebih dahulu dalam konteks tertentu yang bersifat administratif.
Ia menilai prinsip tersebut penting agar hukum pidana tidak digunakan secara berlebihan terhadap persoalan yang masih memungkinkan diselesaikan melalui mekanisme administratif.
“Pidana penjara adalah tindakan negara yang sangat serius. Karena yang dirampas bukan sekadar waktu. Yang dirampas adalah kemerdekaan manusia,” tegasnya.
Menurut Prof. Henry, prinsip ultimum remedium harus menjadi perhatian dalam perkara yang memiliki karakter administratif.
“Hukum Jangan Kehilangan Hati Nurani”
Prof. Henry menegaskan dirinya tidak meminta adanya keistimewaan bagi Yogi.
Ia justru meminta agar seluruh proses hukum tetap berjalan dengan menjunjung prinsip keadilan dan proporsionalitas.
“Saya tidak meminta ditempatkan di atas hukum. Saya tidak meminta pelanggaran perizinan diabaikan. Saya meminta keadilan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak semata-mata berkaitan dengan penerapan pasal, tetapi harus mempertimbangkan tujuan hukum, keadaan konkret, akibat perbuatan, serta proporsionalitas tindakan negara.
Menurutnya, aparat penegak hukum memiliki kewenangan besar sekaligus tanggung jawab moral untuk memastikan setiap tindakan benar-benar diarahkan pada terciptanya keadilan.
Jangan Matikan Inisiatif Anak Muda
Dalam pernyataannya, Prof. Henry juga menyoroti sisi sosial dari perkara tersebut.
Menurut dia, persoalan Yogi tidak bisa dilepaskan dari kondisi masyarakat di wilayah yang membutuhkan akses konektivitas digital.
Ia menilai negara perlu berhati-hati agar penegakan hukum tidak menciptakan pesan yang keliru bagi generasi muda yang ingin mengambil inisiatif membangun daerahnya.
Indonesia, katanya, membutuhkan anak muda yang berani berinovasi, termasuk dalam mendorong digitalisasi dan pembangunan dari daerah.
Karena itu, ketika terdapat persoalan legalitas, pendekatan pembinaan dan penertiban menurutnya patut dipertimbangkan sepanjang memang tersedia dan sesuai dengan ketentuan hukum.
“Indonesia Tidak Kekurangan Pasal, Indonesia Membutuhkan Keadilan”
Prof. Henry kemudian menitipkan pertanyaan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses hukum Yogi.
Ketika seluruh proses persidangan selesai, kata dia, pertanyaan terpenting bukan sekadar apakah pasal telah diterapkan, melainkan apakah keadilan benar-benar telah ditegakkan.
“Indonesia tidak kekurangan pasal. Indonesia membutuhkan keadilan,” ujarnya.
Ia berharap majelis hakim yang menangani perkara tersebut dapat menggali perkara secara mendalam dengan mempertimbangkan ketentuan hukum, tujuan pemidanaan, proporsionalitas, serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat.
Prof. Henry juga mengingatkan bahwa dirinya tidak meminta hukum ditutup matanya.
Sebaliknya, ia meminta agar hukum melihat seluruh konteks perkara secara lebih luas.
“Lihat perbuatannya, lihat akibatnya, lihat motifnya, lihat keadaan masyarakat yang dilayaninya, lihat pula apakah benar pidana merupakan satu-satunya jawaban yang proporsional,” katanya.
Pesan untuk Negara
Di bagian akhir pendapat hukumnya, Prof. Henry menyampaikan pesan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum agar tidak terburu-buru menggunakan pendekatan pemidanaan ketika terdapat jalan lain yang lebih proporsional dan tersedia secara hukum.
“Rangkulah orang-orang yang ingin membangun negerinya. Bina mereka jika keliru. Perbaiki jika ada yang kurang. Jangan terburu-buru memenjarakan harapan,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan pesan kepada Yogi dan anak-anak muda Indonesia agar tidak berhenti berbuat untuk negeri, sekalipun dalam prosesnya masih terdapat persoalan yang harus diperbaiki.
Bagi Prof. Henry, perkara Yogi bukan hanya soal satu orang dan satu perkara di Pengadilan Negeri Padang. Lebih jauh, perkara tersebut menjadi momentum untuk menguji sejauh mana hukum Indonesia mampu berjalan beriringan dengan keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan masyarakat.
“Ke mana arah hati nurani hukum Indonesia?” demikian pertanyaan yang ditinggalkannya.
(Redaksi)
