BENGKULU SELATAN, PresisiMedia.com — Hasil uji laboratorium terhadap sampel air Sungai Selali dan air limbah di sekitar operasional PT Sinar Bengkulu Selatan (PT SBS) menjadi salah satu dasar Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan mengambil langkah administratif terhadap perusahaan.
Hasil pengujian yang diterbitkan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Kota Bengkulu menunjukkan adanya sejumlah parameter yang tercatat melebihi baku mutu yang dipersyaratkan dalam pengujian.
Temuan tersebut kemudian mendapat perhatian serius pemerintah daerah dan masyarakat Pino Raya yang selama ini menyuarakan persoalan kondisi lingkungan di sekitar Sungai Selali.
Pemkab Bengkulu Selatan akhirnya menjatuhkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepada PT SBS pada Senin, 31 Agustus 2026.
Melalui sanksi tersebut, perusahaan diberikan waktu sekitar 30 hari untuk melakukan perbaikan terhadap pengelolaan limbah, termasuk pembenahan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Sejumlah Parameter Tercatat di Atas Baku Mutu
Berdasarkan hasil pengujian laboratorium yang disampaikan pemerintah, terdapat sejumlah parameter yang menjadi perhatian.
Pada sampel outlet Kolam 11, misalnya, parameter TSS tercatat 310 mg/L, sementara baku mutu yang disebut dalam hasil pengujian berada pada angka 250 mg/L.
Parameter minyak dan lemak juga tercatat 34,8 mg/L, sementara batas yang disebut sebesar 25 mg/L. Sementara nitrogen total tercatat 58 mg/L, dibandingkan angka baku mutu 40 mg/L.
Pada sampel air limbah domestik, parameter Total Coliform tercatat 4.300 MPN/100 mL, sedangkan baku mutu yang disebut sebesar 3.000 MPN/100 mL.
Sementara pada pengujian air Sungai Air Selali, sejumlah parameter juga menjadi perhatian. Pada titik hulu, BOD tercatat 7,35 mg/L dan COD 44 mg/L.
Di titik hilir, BOD tercatat 8,17 mg/L dan COD 49 mg/L. Parameter minyak dan lemak juga tercatat dalam hasil pengujian.
Temuan tersebut menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah dalam menentukan langkah penanganan.
Namun, hasil uji laboratorium harus tetap dibaca sesuai konteks metode pengambilan sampel, titik pengujian, baku mutu yang digunakan serta ketentuan teknis yang berlaku.
Dengan demikian, hasil pengujian tersebut menjadi dasar pengawasan dan tindak lanjut pemerintah, sementara kesimpulan mengenai tanggung jawab hukum lebih lanjut tetap harus melalui proses pemeriksaan sesuai ketentuan.
DLHK: Pemerintah Tidak Mau Gegabah
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Bengkulu Selatan, Erwin Muksin, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan pengambilan sampel di bagian hulu dan hilir Sungai Selali.
Menurut Erwin, hasil uji laboratorium tersebut telah dipublikasikan dan disampaikan kepada DPRD Bengkulu Selatan.
“Hasil uji laboratorium sudah kita publikasikan ke media dan sudah disampaikan kepada DPRD Bengkulu Selatan untuk menjawab keraguan masyarakat,” ujar Erwin.
Ia mengatakan Pemkab Bengkulu Selatan tidak ingin gegabah dalam menentukan jenis sanksi.
Pemerintah, kata dia, memiliki bagian hukum yang melakukan kajian sebelum menentukan tindakan administratif terhadap perusahaan.
Setelah melalui kajian tersebut, Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajuddin menetapkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepada PT SBS.
Perusahaan kemudian diberikan waktu kurang lebih 30 hari untuk melakukan perbaikan.
Pemerintah Siapkan Tahapan Sanksi Berikutnya
DLHK Bengkulu Selatan menegaskan sanksi administratif tersebut bukan merupakan akhir dari proses pengawasan.
Apabila perusahaan tidak menunjukkan kemajuan dalam melakukan perbaikan, pemerintah daerah dapat mengambil langkah lanjutan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.
Erwin menyebut tahapan sanksi dapat berkembang mulai dari denda, pembekuan sementara hingga penghentian kegiatan secara permanen, tergantung hasil evaluasi dan tingkat kepatuhan perusahaan.
Jika perbaikan dinilai telah memenuhi ketentuan, pemerintah juga memiliki mekanisme untuk mencabut sanksi sesuai prosedur.
Apabila diperlukan penanganan lebih lanjut, Pemkab Bengkulu Selatan menyatakan dapat berkoordinasi atau meneruskan persoalan kepada Gakkum RI sesuai kewenangan.
Masyarakat Apresiasi, tetapi Tetap Mengawal
Keputusan pemerintah memberikan sanksi kepada PT SBS mendapat apresiasi dari masyarakat Pino Raya.
Namun, masyarakat menegaskan bahwa sanksi tersebut baru merupakan langkah awal.
Masyarakat meminta setidaknya tiga hal menjadi perhatian pemerintah, yakni transparansi, pemulihan dan pengawasan ketat.
Masyarakat meminta dokumen keputusan sanksi dapat diketahui publik sehingga warga dapat memahami kewajiban yang harus dilaksanakan perusahaan dan dapat ikut mengawasi pelaksanaannya.
Mereka juga mempertanyakan mekanisme penyelesaian bagi warga yang mengaku terdampak kondisi Sungai Selali, termasuk tuntutan ganti rugi yang selama ini disuarakan.
Tokoh masyarakat sekitar Sungai Selali, Mamak Pay Heri, mengatakan masyarakat akan mengawal masa 30 hari yang diberikan pemerintah.
“30 hari bukan waktu yang lama. Apabila perbaikan IPAL dan pemulihan Sungai Selali tidak dilaksanakan, masyarakat meminta agar sanksinya dinaikkan,” ujarnya.
Publik Menunggu Uji Laboratorium Ulang
Masyarakat juga meminta hasil perbaikan nantinya tidak hanya dibuktikan melalui laporan perusahaan.
Mereka menginginkan adanya uji laboratorium ulang dengan pengambilan sampel pada titik-titik yang relevan, termasuk hulu, hilir dan titik keluaran pengolahan limbah.
Hasil pengujian tersebut diharapkan diumumkan secara terbuka.
Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui apakah kualitas air benar-benar mengalami perbaikan setelah perusahaan menjalankan instruksi pemerintah.
Dengan begitu, keberhasilan sanksi tidak hanya dinilai dari selesai atau tidaknya pekerjaan perbaikan IPAL, tetapi juga dari perubahan kualitas lingkungan yang dapat diukur secara ilmiah.
P2NAPAS Minta Perizinan PT SBS Turut Diperiksa
Sementara itu, Ketua LSM P2NAPAS, Iklandiyanto, A.Md, meminta pihak berwenang melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek perizinan PT SBS.
Menurutnya, pemeriksaan tidak cukup hanya berfokus pada persoalan limbah, tetapi juga perlu melihat proses perizinan pendirian pabrik, kegiatan perkebunan serta dokumen lingkungan yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan.
Ia menilai pemeriksaan menyeluruh diperlukan untuk memastikan seluruh kegiatan perusahaan berjalan sesuai peraturan.
Iklandiyanto juga mempertanyakan kondisi pengawasan lingkungan terhadap PT SBS selama ini.
Pasalnya, menurut keterangan yang ia terima dari DLHK Bengkulu Selatan, perusahaan sebelumnya disebut mendapatkan penilaian lingkungan yang baik dari pemerintah pusat.
Karena itu, ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan pengambilan sampel sebelumnya.
Namun, dugaan adanya permainan dalam pengambilan sampel maupun pengujian laboratorium, jika hendak ditindaklanjuti, harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan audit yang objektif.
Pertanyaan tersebut tidak boleh berhenti pada dugaan atau spekulasi, tetapi harus dijawab berdasarkan data dan mekanisme pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
30 Hari Jadi Ujian Pemerintah dan Perusahaan
Kini perhatian masyarakat tertuju pada masa 30 hari yang diberikan kepada PT SBS.
Ada sejumlah pertanyaan yang menunggu jawaban.
Apakah IPAL benar-benar diperbaiki?
Apakah kualitas air Sungai Selali mengalami perubahan?
Apakah hasil uji laboratorium ulang akan dibuka kepada publik?
Dan bagaimana pemerintah menyelesaikan tuntutan masyarakat terkait pemulihan serta kerugian yang mereka klaim timbul akibat persoalan lingkungan tersebut?
Bagi masyarakat, sanksi administratif tidak boleh berhenti sebagai dokumen.
Namun bagi perusahaan, proses pengawasan juga harus berlangsung secara objektif dan sesuai prosedur, sehingga setiap kesimpulan maupun sanksi lanjutan benar-benar memiliki dasar yang kuat.
Jangan Berhenti pada Sanksi
Persoalan Sungai Selali kini memasuki tahap yang lebih penting: pembuktian.
Pemerintah telah menjatuhkan sanksi administratif. Perusahaan memiliki waktu untuk melakukan perbaikan. Masyarakat akan mengawasi.
Selanjutnya, publik berhak melihat hasilnya.
Jika perbaikan berhasil dan kualitas lingkungan membaik, pemerintah perlu menyampaikan hasilnya secara terbuka.
Jika perbaikan tidak berjalan atau hasil pengujian kembali menunjukkan persoalan, pemerintah juga perlu menjelaskan langkah berikutnya secara transparan.
Sebab tujuan akhir dari penegakan aturan lingkungan bukan sekadar menjatuhkan sanksi, melainkan memastikan lingkungan terlindungi dan masyarakat mendapatkan kepastian.
Dengan demikian, 30 hari ke depan menjadi momentum penting bagi Pemkab Bengkulu Selatan dan PT SBS untuk membuktikan bahwa penanganan persoalan Sungai Selali dilakukan secara serius, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Publik kini tidak hanya menunggu surat sanksi. Publik menunggu bukti nyata: IPAL membaik, kualitas air terukur, dan Sungai Selali kembali memberikan rasa aman bagi masyarakat di sekitarnya.
(Redaksi)
