Kejaksaan Agung menyebut sebagian data eksekusi masih berada pada bidang teknis dan belum dikuasai Badan Pemulihan Aset, sementara LHP Kinerja BPK RI terkait belum diserahkan secara resmi. Sejumlah rincian aset dan uang rampasan juga dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan.
JAKARTA, PRESISIMEDIA.COM — Persoalan transparansi dan tata kelola eksekusi aset negara kembali menjadi sorotan setelah Kejaksaan Republik Indonesia memberikan jawaban resmi atas permohonan klarifikasi, konfirmasi, dan permintaan informasi yang diajukan DPP LSM P2NAPAS.
Melalui surat Nomor B-665/K.3/Kph.3/8/2026 tertanggal 21 Agustus 2026, Kejaksaan RI memberikan penjelasan terkait permohonan informasi mengenai pelaksanaan eksekusi barang bukti, barang rampasan, dan barang sita eksekusi berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.
Surat resmi tersebut merupakan jawaban atas permohonan DPP LSM P2NAPAS Nomor 320/LSM-P2NAPAS/VII/2026 tertanggal 11 Juli 2026.
Jawaban Kejaksaan Agung itu kini menjadi perhatian karena mengungkap pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan data dan aset hasil perkara, khususnya antara bidang yang bertanggung jawab secara yuridis dan Badan Pemulihan Aset (BPA).
Baca juga:
Eksekusi Barang Rampasan Jadi Sorotan, LSM P2NAPAS Tunggu Jawaban Substantif Kejaksaan Agung
https://presisimedia.com/eksekusi-barang-rampasan-jadi-sorotan-lsm-p2napas-tunggu-jawaban-substantif-kejaksaan-agung/
LHP BPK RI Disebut Belum Diserahkan Secara Resmi
Dalam surat yang ditandatangani Kepala Pusat Penerangan Hukum selaku PPID, Anang Supriatna, S.H., M.H., Jaksa Utama Madya, Kejaksaan menjelaskan bahwa permohonan informasi DPP LSM P2NAPAS berkaitan dengan LHP Kinerja BPK RI atas efektivitas penanganan perkara pidana pada Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 hingga Semester I Tahun 2025.
Pemeriksaan tersebut mencakup efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan RI dalam penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus, termasuk pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Namun, Kejaksaan RI menyatakan bahwa sampai dengan surat jawaban tersebut diterbitkan, LHP Kinerja BPK RI dimaksud belum diserahkan secara resmi kepada Kejaksaan RI.
Dengan alasan tersebut, Kejaksaan menyatakan belum dapat memberikan tanggapan maupun informasi lebih lanjut mengenai substansi laporan dimaksud.
Pernyataan ini menjadi salah satu poin penting dalam jawaban kepada DPP LSM P2NAPAS, mengingat permohonan sebelumnya berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi barang bukti, barang rampasan, dan benda sita eksekusi.
Baca juga
Kejaksaan RI Minta Tambahan Waktu 7 Hari Kerja untuk Menjawab Permohonan Informasi LSM P2NAPAS
https://presisimedia.com/kejaksaan-ri-minta-tambahan-waktu-7-hari-kerja-untuk-menjawab-permohonan-informasi-lsm-p2napas/
Data Perkara dan Eksekusi Masih Berada pada Bidang Yuridis
Kejaksaan juga menjelaskan bahwa berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, tanggung jawab yuridis terhadap benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, barang rampasan negara, benda sita eksekusi, dan aset lainnya berada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa bidang yang bertanggung jawab secara yuridis masih memiliki tanggung jawab terhadap penanganan perkara dan aset terkait sampai adanya proses penyerahan tanggung jawab sesuai ketentuan.
Sementara itu, Badan Pemulihan Aset disebut memiliki tanggung jawab secara fisik dan administrasi terhadap aset yang telah diserahterimakan secara resmi.
Artinya, tidak seluruh data mengenai penanganan perkara dan pelaksanaan eksekusi berada dalam penguasaan BPA.
Kejaksaan menyebut data yang dimohonkan DPP LSM P2NAPAS masih berada pada bidang teknis atau bidang yuridis terkait dan belum seluruhnya diserahterimakan secara fisik maupun administrasi kepada BPA.
Karena itu, BPA menyatakan belum menguasai sebagian data yang dimohonkan.
Penjelasan tersebut menjadi dasar Kejaksaan untuk menyatakan bahwa informasi tertentu belum dapat diberikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya terkait informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan oleh badan publik yang menerima permohonan.
Baca juga
Surat P2NAPAS untuk Presiden Prabowo Tercatat Diterima Sistem Persuratan Kemensetneg
https://presisimedia.com/surat-p2napas-untuk-presiden-prabowo-tercatat-diterima-sistem-persuratan-kemensetneg/
Rincian Aset dan Uang Rampasan Dikecualikan
Tidak hanya persoalan penguasaan data, Kejaksaan juga menyampaikan bahwa sejumlah informasi yang dimohonkan dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan atau dirahasiakan.
Berdasarkan hasil pengujian konsekuensi, rincian data aset yang belum dieksekusi, nilai estimasi lelang yang sedang berjalan, serta rincian barang rampasan yang dimohonkan pemohon dinyatakan masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.
Kejaksaan mendasarkan penjelasan tersebut pada sejumlah ketentuan mengenai pelayanan informasi publik dan perlindungan proses penegakan hukum.
Informasi mengenai barang bukti dan tempat penyimpanannya, menurut penjelasan dalam surat, dapat dikecualikan apabila pengungkapannya berpotensi menghambat proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
Selain itu, terdapat pula ketentuan yang mengecualikan informasi apabila pembukaannya dapat menghambat proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Kejaksaan juga mengaitkan penolakan terhadap sejumlah informasi dengan perlindungan data pribadi terkait kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening seseorang sebelum adanya pengumuman resmi atau putusan hukum yang final dan terbuka untuk umum.
Regulasi dan SOP Disebut Terbuka untuk Publik
Baca juga
*Jangan Biarkan Kebenaran Hanyut! P2NAPAS Desak Pemeriksaan Kolam Limbah di Balik Sorotan Sungai Mertam*
https://presisimedia.com/jangan-biarkan-kebenaran-hanyut-p2napas-desak-pemeriksaan-kolam-limbah-di-balik-sorotan-sungai-mertam/
Di tengah pembatasan terhadap sejumlah data perkara dan aset, Kejaksaan menyampaikan bahwa dokumen regulasi dan SOP tertentu tetap merupakan informasi terbuka.
Dalam surat jawabannya, Kejaksaan menyebut Pedoman Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemulihan Aset serta Keputusan Jaksa Agung Nomor 326 Tahun 2026 tentang SOP Badan Pemulihan Aset dapat diakses oleh masyarakat.
Dokumen tersebut disebut sebagai informasi terbuka secara berkala dan dapat diperoleh melalui situs resmi Kejaksaan RI maupun portal PPID Kejaksaan Agung.
Hal tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui regulasi dan mekanisme yang menjadi dasar tata kelola pemulihan aset di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
Jawaban Resmi Ini Jadi Sorotan
Jawaban resmi Kejaksaan Agung kepada DPP LSM P2NAPAS membuka gambaran mengenai kompleksitas tata kelola aset hasil perkara.
Di satu sisi, terdapat tanggung jawab yuridis yang masih melekat pada bidang penanganan perkara. Di sisi lain, BPA bertanggung jawab secara fisik dan administrasi terhadap aset yang telah diserahterimakan secara resmi.
Namun, kondisi tersebut juga memunculkan pertanyaan penting mengenai integrasi data dan mekanisme pengawasan.
Ketika data eksekusi masih berada pada bidang teknis, sementara sebagian tanggung jawab fisik dan administrasi berada pada lembaga atau bidang lain, publik tentu berharap adanya sistem koordinasi yang kuat agar proses pemulihan aset negara tetap dapat berjalan efektif dan akuntabel.
Pertanyaan lain yang mengemuka adalah bagaimana mekanisme konsolidasi data dapat memastikan setiap barang bukti, barang rampasan, benda sita eksekusi, dan aset lainnya tercatat serta dikelola secara terintegrasi sesuai kewenangan masing-masing.
Transparansi memang tidak berarti seluruh informasi harus dibuka tanpa batas. Proses penegakan hukum, informasi yang dikecualikan secara sah, serta hak-hak privat tetap harus dilindungi.
Namun demikian, prinsip keterbukaan dan akuntabilitas juga tetap menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset negara.
Baca juga :
*P2NAPAS Penuhi Undangan Klarifikasi Kejari Bengkulu Selatan Terkait Dugaan Pelanggaran HET Pupuk Subsidi*
https://presisimedia.com/p2napas-penuhi-undangan-klarifikasi-kejari-bengkulu-selatan-terkait-dugaan-pelanggaran-het-pupuk-subsidi/
P2NAPAS Kawal Persoalan Pemulihan Aset
Permohonan klarifikasi dan informasi yang diajukan DPP LSM P2NAPAS menjadi bagian dari upaya pengawasan masyarakat terhadap tata kelola eksekusi dan pemulihan aset.
Jawaban Kejaksaan Agung tersebut kini menjadi dokumen penting untuk melihat posisi masing-masing bidang dalam penguasaan data dan pengelolaan aset hasil perkara.
Surat itu juga ditembuskan kepada sejumlah pejabat di lingkungan Kejaksaan RI, antara lain Wakil Jaksa Agung selaku Penanggung Jawab PPID, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Pembinaan, Kepala Badan Pemulihan Aset, serta pejabat terkait lainnya.
Bagi publik, persoalan ini tidak berhenti pada pertanyaan apakah sebuah informasi dapat diberikan atau dikecualikan.
Yang lebih penting adalah memastikan bahwa mekanisme pengelolaan, pencatatan, pengawasan, dan pemulihan aset negara tetap berjalan secara terukur, terkoordinasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, ketika aset negara berada dalam proses penanganan perkara dan eksekusi, pertanyaan publik tetap sama: apakah seluruh aset telah tercatat dengan baik, siapa yang bertanggung jawab pada setiap tahap, dan sejauh mana proses pemulihan aset benar-benar berjalan efektif?
Jawaban resmi Kejaksaan Agung kepada DPP LSM P2NAPAS kini menjadi bagian dari sorotan publik terhadap pentingnya memperkuat transparansi sekaligus akuntabilitas dalam tata kelola aset hasil penegakan hukum.
(Redaksi PresisiMedia.com)
