Padang | PresisiMedia.com – Program bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang selama ini digadang-gadang sebagai salah satu solusi meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Sumatera Barat justru menjadi sorotan tajam setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap berbagai kelemahan dalam tata kelolanya.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (Disbuntanhor) Provinsi Sumatera Barat dinilai belum menyediakan dan menyalurkan bantuan alsintan secara memadai. Ironisnya, di tengah penyaluran bantuan yang terus berlangsung selama periode 2023 hingga Semester I 2025, luas panen, produktivitas, dan produksi padi di Sumatera Barat justru menunjukkan tren penurunan.
Data yang dikutip BPK mencatat luas panen turun dari 300.564,77 hektare pada 2023 menjadi 295.278,98 hektare pada 2024 dan 165.052 hektare pada Semester I 2025. Produktivitas juga menurun dari 4,93 ton gabah kering giling (GKG) per hektare menjadi 4,59 ton, kemudian turun lagi menjadi 2,81 ton pada Semester I 2025. Produksi padi pun mengalami penurunan dari sekitar 1,48 juta ton menjadi 1,35 juta ton, lalu 463 ribu ton pada Semester I 2025.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas kebijakan penyaluran bantuan alsintan yang selama ini dijalankan. Apakah program tersebut benar-benar dirancang berdasarkan kebutuhan riil petani, atau justru lebih berorientasi pada penyaluran anggaran?
BPK mengungkap bahwa perencanaan kebutuhan alsintan belum dilakukan secara memadai. Dinas disebut lebih banyak mengacu pada proposal yang diajukan kelompok tani dan verifikasi administratif, tanpa didukung pemetaan kebutuhan riil di lapangan.
Akibatnya, ditemukan sejumlah kelompok tani menerima bantuan alsintan yang sebenarnya sudah mereka miliki. Salah satu contohnya adalah kelompok tani yang memperoleh bantuan mesin potong rumput, namun alat tersebut tidak digunakan karena kelompok sudah memiliki mesin dengan jenis yang sama. Bahkan, ketua kelompok tani menyatakan mesin tersebut baru akan dipakai apabila alat lama telah rusak.
Persoalan lain yang disorot BPK adalah belum validnya data sebaran alsintan. Pemeriksaan menemukan adanya ketidaksesuaian data antara Disbuntanhor dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Selain itu, terdapat bantuan alsintan yang keberadaannya tidak diketahui saat pemeriksaan dilakukan.
Dalam salah satu temuan, BPK mencatat keterangan ketua kelompok tani yang menyebut mesin potong rumput yang diterima tidak lagi berada di kelompok karena telah ditarik kembali oleh pihak yang mengusulkan bantuan melalui pokok-pokok pikiran (pokir). Temuan tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut penguasaan barang bantuan pemerintah dan perlunya penelusuran lebih lanjut oleh instansi terkait.
BPK juga menemukan penyaluran bantuan belum mempertimbangkan tingkat kebutuhan maupun tingkat kejenuhan alsintan di suatu wilayah. Bahkan, kajian mengenai optimalisasi alsintan yang telah disusun pemerintah sebelumnya belum dijadikan acuan dalam menentukan lokasi penerima bantuan.
Tidak hanya pada tahap perencanaan, kelemahan juga ditemukan dalam proses verifikasi calon penerima bantuan. Sejumlah bantuan diberikan kepada kelompok tani yang ternyata lebih membutuhkan perbaikan jaringan irigasi dibandingkan mesin pompa air maupun jenis alsintan lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan proses identifikasi kebutuhan belum berjalan secara optimal.
Aspek pengawasan pun tak luput dari sorotan. BPK mengungkap monitoring dan evaluasi yang dilakukan Disbuntanhor belum disusun dalam laporan tertulis yang komprehensif. Kegiatan monitoring sebagian besar hanya didokumentasikan melalui foto tanpa analisis maupun evaluasi yang dapat dijadikan dasar perbaikan kebijakan.
Selain itu, masih ditemukan alsintan dalam kondisi rusak akibat kurangnya pemeliharaan, tidak adanya pencatatan penggunaan, hingga bantuan yang belum pernah dimanfaatkan sejak diterima. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan pascapenyaluran masih memerlukan pembenahan serius.
BPK menilai berbagai kelemahan tersebut mengakibatkan pemanfaatan alsintan tidak optimal sehingga tujuan pemberian bantuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian belum tercapai secara maksimal.
Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Disbuntanhor memperbaiki sistem perencanaan, memperkuat koordinasi dengan Dinas Pertanian kabupaten/kota, memastikan usulan bantuan didasarkan pada kebutuhan riil dan kondisi lahan, memperbarui data sebaran alsintan beserta kondisinya, memperketat verifikasi calon penerima bantuan, serta menyusun laporan monitoring dan evaluasi yang terdokumentasi dengan baik.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, sebagaimana dicatat dalam LHP BPK, menyatakan sependapat dengan temuan dan rekomendasi yang disampaikan BPK.
Hingga berita ini diterbitkan, Redaksi PresisiMedia.com masih berupaya memperoleh penjelasan lebih lanjut dari Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat mengenai langkah konkret yang telah dan akan dilakukan untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK.
Tanggapan resmi akan dimuat sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.
(Redaksi)
