Bukittinggi, Presisimedia.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali mengungkap temuan berulang dalam pengelolaan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kota Bukittinggi. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025, BPK menyatakan pengelolaan retribusi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperperin) belum sesuai ketentuan, dengan piutang retribusi yang tercatat mencapai Rp17.549.559.000 serta rekomendasi perbaikan dari pemeriksaan sebelumnya yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti.
BPK mencatat Pendapatan Retribusi Daerah dalam Laporan Operasional Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2025 mencapai Rp74.741.254.688,34, meningkat sekitar 19,23 persen dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp62.686.102.961,39. Dari total tersebut, Pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan pada Gedung Pasar Atas dibukukan sebesar Rp16.569.438.168.
Namun, dari nilai tersebut pemerintah daerah baru menerima pembayaran sebesar Rp346.680.000, sedangkan sisanya masih tercatat sebagai piutang. Berdasarkan hasil audit, total nilai SKRD yang diterbitkan mencapai Rp17.896.239.000, sementara realisasi pembayarannya hanya sekitar 1,94 persen, sehingga piutang retribusi membengkak menjadi Rp17.549.559.000 hingga 31 Desember 2025.
Temuan Lama Kembali Terulang
BPK menegaskan bahwa persoalan ini bukan pertama kali ditemukan. Dalam LHP Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023 dan 2024, auditor juga mengungkap kelemahan dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar dan retribusi pasar grosir maupun pertokoan.
Saat itu, BPK telah merekomendasikan kepada Wali Kota Bukittinggi agar memerintahkan Kepala Disperperin melakukan pendataan menyeluruh terhadap pedagang pemegang hak pakai kios, los, toko, dan grosir di Pasar Atas, Pasar Bawah, serta Pasar Simpang Aur. Selain itu, Disperperin juga diminta melakukan penagihan rutin setiap bulan terhadap seluruh tunggakan retribusi.
Namun berdasarkan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2025, rekomendasi tersebut diketahui belum selesai ditindaklanjuti, sehingga persoalan yang sama kembali muncul dalam pemeriksaan tahun berikutnya.
Pendataan Wajib Retribusi Belum Memadai
Dalam pemeriksaannya, BPK menemukan berbagai kelemahan dalam proses pendataan objek retribusi dan wajib retribusi.
Gedung Pasar Atas memiliki 835 unit toko, dengan 803 toko telah memiliki nama pemegang izin. Akan tetapi, pada Tahun 2025 Disperperin hanya menerbitkan SKRD kepada 640 wajib retribusi.
Hasil konfirmasi lapangan dan analisis data auditor menunjukkan terdapat 267 toko yang tidak diyakini masih ditempati pedagang tetapi tetap menjadi objek penagihan retribusi.
Selain itu, terdapat 34 toko yang sudah tidak aktif berdagang, sedangkan 35 toko yang masih aktif justru belum diterbitkan SKRD. Dari jumlah tersebut, tiga toko bahkan telah melakukan pembayaran meski belum memiliki SKRD.
Kepada tim pemeriksa, Kepala Bidang Pengelolaan Pasar menjelaskan bahwa pendataan menyeluruh belum pernah dilakukan secara sistematis karena keterbatasan sumber daya manusia yang menangani pengelolaan pasar.
Penagihan dan Sanksi Dinilai Belum Efektif
Selain pendataan, BPK juga menyoroti lemahnya pelaksanaan penagihan dan penerapan sanksi administratif.
Tercatat terdapat 638 wajib retribusi yang masih memiliki tunggakan lebih dari 12 bulan.
Disperperin diketahui telah memberikan surat peringatan kepada 590 wajib retribusi hingga tiga kali dan melakukan penyegelan terhadap 110 toko pada Januari 2026.
Namun demikian, setelah pemberian surat peringatan maupun penyegelan, auditor menilai belum terdapat tindak lanjut berupa penerapan sanksi administratif lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan, seperti penutupan sementara maupun pembatalan izin menempati toko bagi wajib retribusi yang tetap tidak memenuhi kewajibannya.
Menurut BPK, kondisi tersebut menyebabkan piutang retribusi sebesar Rp17.549.559.000 berpotensi tidak segera diterima Pemerintah Kota Bukittinggi apabila upaya penagihan dan penegakan aturan tidak dilakukan secara optimal.
Dinilai Tidak Sesuai Ketentuan
BPK menyatakan kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur bahwa setiap pejabat yang diberi kewenangan mengelola pendapatan daerah wajib mengupayakan penyelesaian piutang daerah secara tepat waktu.
Dalam laporannya, BPK menilai permasalahan tersebut antara lain disebabkan belum optimalnya pengawasan dan pengendalian oleh Kepala Disperperin terhadap pemungutan retribusi pasar. Selain itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pasar juga dinilai kurang cermat dalam melaksanakan ketentuan terkait pendataan, penetapan, dan penagihan retribusi.
Pemkot Sependapat dengan Hasil Audit
Atas temuan tersebut, Wali Kota Bukittinggi melalui Kepala Disperperin menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK.
Sebagai tindak lanjut, BPK merekomendasikan agar Wali Kota Bukittinggi memerintahkan Kepala Disperperin meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pemungutan retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
BPK juga meminta Kepala Bidang Pengelolaan Pasar segera melakukan pendataan ulang secara menyeluruh, mengoptimalkan penagihan terhadap seluruh tunggakan, serta melaksanakan ketentuan pemberian sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Besarnya piutang retribusi yang masih menggantung menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Tindak lanjut yang cepat dan konsisten terhadap rekomendasi BPK dinilai penting untuk memperbaiki tata kelola pengelolaan retribusi pasar, meningkatkan kepatuhan wajib retribusi, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
(Redaksi)
