(ket. Foto Ilustrasi) BPK menemukan kekurangan volume buku pada 25 sekolah di Kabupaten Pasaman senilai Rp63.805.519,25. Temuan ini dinilai berpotensi mengganggu proses belajar mengajar serta menimbulkan kelebihan pembayaran yang harus segera ditindaklanjuti.
Pasaman, presisimedia.com– Komitmen Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Pasaman Bangkit yang Berkarakter, Maju, dan Berkelanjutan” kembali menjadi sorotan, setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan kekurangan volume pengadaan buku pada 25 sekolah yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK menyatakan bahwa kekurangan volume buku tersebut berpotensi mengganggu proses belajar mengajar serta mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp63.805.519,25.
Temuan tersebut menjadi perhatian karena pendidikan merupakan salah satu pilar utama pembangunan sumber daya manusia. Ketersediaan buku pelajaran bukan sekadar pelengkap, melainkan sarana dasar yang menunjang kualitas pembelajaran dan pencapaian mutu pendidikan.
BPK menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Pasaman pada Tahun Anggaran 2025 menganggarkan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.170.115.200,00, dengan realisasi Rp5.121.862.180,00 atau 99,07 persen. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp4.657.479.400,00 bersumber dari Dana BOS, termasuk untuk pengadaan buku pada satuan pendidikan.
Namun, hasil uji petik terhadap dokumen pengadaan, berita acara serah terima, dokumen pembayaran, serta pemeriksaan fisik bersama pihak sekolah dan Dinas Pendidikan menunjukkan adanya kekurangan jumlah buku dibandingkan dengan surat pesanan pada 25 sekolah.
Nilai kekurangan tersebut mencapai Rp63.805.519,25, dengan nilai terbesar berasal dari CV HSB sebesar Rp46.722.861,75, disusul CV KJM, CV PKK, CV BPG, CV PJA, dan CV RAM.
BPK juga mengungkap bahwa dalam praktiknya sejumlah sekolah melakukan koordinasi langsung dengan penyedia sebelum transaksi melalui aplikasi SIPLah. Buku dikirim dalam kemasan tertutup sehingga jumlahnya tidak langsung diperiksa saat diterima. Meski demikian, pembayaran tetap diproses melalui SIPLah dan Nagari Cash Management (NCM), kemudian dicatat dalam aplikasi ARKAS.
Menurut BPK, mekanisme tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2022 yang mengharuskan pemeriksaan terhadap spesifikasi, kuantitas, dan kondisi barang sebelum pekerjaan dinyatakan selesai.
BPK menyimpulkan permasalahan tersebut terjadi karena kepala sekolah selaku pelaksana pengadaan belum cermat melakukan pemeriksaan barang sesuai pesanan, sementara penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai jumlah yang tercantum dalam surat pesanan.
Akibat kondisi tersebut, BPK menilai terdapat dua dampak utama. Pertama, berpotensi mengganggu proses belajar mengajar karena peserta didik tidak memperoleh buku sesuai kebutuhan. Kedua, terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp63.805.519,25 yang harus diproses sesuai ketentuan dan disetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Atas temuan tersebut, Bupati Pasaman melalui Kepala Dinas Pendidikan menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan.
BPK merekomendasikan agar Kepala Dinas Pendidikan menginstruksikan seluruh kepala sekolah meningkatkan ketelitian dalam pemeriksaan barang sebelum pembayaran dilakukan, serta memproses penyelesaian kelebihan pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Temuan ini menjadi ujian terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Pasaman Bangkit yang Berkarakter, Maju, dan Berkelanjutan.” Publik menilai bahwa keberhasilan membangun daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kualitas tata kelola pemerintahan, transparansi penggunaan anggaran, serta terpenuhinya hak peserta didik memperoleh sarana belajar yang memadai.
Di tengah semangat membangun pendidikan yang berkualitas, temuan BPK menjadi pengingat bahwa setiap rupiah Dana BOS harus dikelola secara akuntabel dan setiap buku yang dianggarkan harus benar-benar sampai ke tangan siswa sesuai jumlah yang telah dibayarkan.
Hingga berita ini diterbitkan, Bupati Pasaman, Welly Suhery, belum memberikan tanggapan atas permohonan konfirmasi yang disampaikan Redaksi Presisimedia.com terkait temuan BPK mengenai kekurangan volume buku pada 25 sekolah serta kelebihan pembayaran sebesar Rp63.805.519,25. Apabila tanggapan atau klarifikasi disampaikan kemudian, redaksi akan memuatnya sebagai bagian dari prinsip pemberitaan yang berimbang (cover both sides).
Masyarakat kini menantikan langkah konkret Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, memastikan kekurangan buku segera dipenuhi, mengembalikan kelebihan pembayaran sesuai ketentuan, serta memperkuat sistem pengawasan agar permasalahan serupa tidak kembali terjadi.
Keberhasilan menindaklanjuti rekomendasi tersebut akan menjadi salah satu indikator nyata dalam mewujudkan Pasaman Bangkit yang Berkarakter, Maju, dan Berkelanjutan, khususnya di sektor pendidikan.
(Tim Redaksi)
