PADANG, Presisimedia.com – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali menyoroti tata kelola penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Pedesaan Usaha Mikro Sinamamak (KPUM) di PT Bank Nagari Cabang Lubuk Alung. Hasil pemeriksaan mengungkap dugaan persoalan dalam proses pemberian, pencairan, hingga pengawasan kredit dengan nilai mencapai Rp2.196.608.920,07.
Dalam laporan hasil pemeriksaan, BPK menemukan adanya indikasi ketidaksesuaian dalam penyaluran kredit terhadap 16 debitur. Persoalan tersebut mencakup dugaan penggunaan identitas debitur oleh pihak lain, ketidaksesuaian data usaha, hingga lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana kredit.
Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah adanya pengakuan sejumlah debitur bahwa identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) diduga digunakan pihak lain untuk pengajuan fasilitas kredit.
Berdasarkan hasil konfirmasi terhadap delapan debitur, BPK mencatat terdapat debitur yang mengaku hanya meminjamkan identitas karena memiliki hubungan pertemanan dengan pihak tertentu. Sementara proses pengurusan agunan maupun pembayaran angsuran disebut dilakukan oleh pihak lain.
Kredit Diduga Tidak Tepat Sasaran
BPK menilai proses penyaluran kredit tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kehati-hatian perbankan.
Pemeriksaan menemukan adanya fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur yang diduga tidak memenuhi kriteria penerima KUR. Beberapa usaha yang tercantum dalam dokumen pengajuan disebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Bahkan, terdapat dua debitur penerima KUR Kecil Modal Kerja dengan plafon masing-masing Rp250 juta yang berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima program KUR.
Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan pemberian subsidi margin atau bunga KUR dari pemerintah senilai Rp52.499.082 menjadi tidak tepat sasaran.
Dana Kredit Rp730 Juta Diduga Digunakan Pihak Lain
Tidak hanya persoalan administrasi, BPK juga menemukan indikasi penggunaan dana kredit oleh pihak lain.
Dari hasil pemeriksaan, terdapat pencairan kredit dengan total plafon sekitar Rp730 juta yang berdasarkan keterangan debitur tidak sepenuhnya digunakan oleh penerima kredit sebagaimana tercatat dalam dokumen bank.
Selain itu, BPK mencatat dugaan bahwa dana kredit dari 16 debitur dengan total plafon Rp2.677.500.000 digunakan oleh pihak lain.
Temuan ini dinilai berpotensi meningkatkan risiko kredit bermasalah sekaligus mengurangi tujuan utama program pembiayaan pemerintah bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
Klaim Penjaminan Rp1,41 Miliar Ikut Disorot
Selain proses pemberian kredit, BPK juga menyoroti pencairan klaim asuransi atau penjaminan kredit.
Sebanyak 15 debitur telah memperoleh pencairan klaim dengan nilai Rp1.479.773.716,52. Namun, BPK menilai terdapat klaim sebesar Rp1.419.490.856,52 yang tidak sesuai ketentuan perjanjian kerja sama karena kredit yang dijamin dinilai belum memenuhi persyaratan.
Nilai tersebut terdiri atas klaim KUR sebesar Rp689.416.982,19 dan klaim KPUM sebesar Rp730.073.874,33.
BPK merekomendasikan agar Bank Nagari melakukan langkah penyelesaian sesuai mekanisme perjanjian dengan pihak penjamin.
Agunan Kendaraan Rp510 Juta Bermasalah
Temuan lain berkaitan dengan agunan tambahan kredit. BPK menemukan kendaraan yang dijadikan agunan tidak berada dalam penguasaan debitur dan sebagian keberadaannya tidak diketahui. Nilai taksasi agunan tersebut mencapai Rp510.045.000.
Kondisi itu dinilai meningkatkan risiko terhadap kredit bermasalah dengan nilai sekitar Rp827.218.156,15.
BPK Soroti Lemahnya Pengawasan
BPK menyebut permasalahan tersebut terjadi karena penerapan prinsip kehati-hatian oleh pihak terkait di PT Bank Nagari Cabang Lubuk Alung belum berjalan optimal.
Mulai dari verifikasi calon debitur, analisis kelayakan usaha, pemantauan penggunaan dana, hingga pengawasan terhadap agunan dinilai masih membutuhkan penguatan.i
Audit internal Bank Nagari juga sebelumnya menemukan adanya pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan kode etik pegawai dalam proses penyaluran KUR dan KPUM.
Bank Nagari Nyatakan Tindak Lanjut
Menanggapi temuan tersebut, Direksi PT Bank Nagari menyatakan sependapat dengan rekomendasi BPK.
Manajemen menyampaikan telah melakukan langkah tindak lanjut, termasuk pemberian sanksi sesuai ketentuan disiplin kepada pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran serta melakukan evaluasi terhadap proses penyaluran kredit.
Bank Nagari juga menyatakan akan memperkuat kompetensi petugas kredit melalui pelatihan serta meningkatkan pengawasan agar proses pemberian kredit berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
Publik Tunggu Bukti Perbaikan Tata Kelola
Temuan BPK terhadap penyaluran KUR dan KPUM Bank Nagari Cabang Lubuk Alung menjadi perhatian terhadap pentingnya penguatan tata kelola dan pengawasan internal perbankan.
Program KUR yang mendapat dukungan pemerintah diharapkan benar-benar diterima masyarakat yang memiliki usaha produktif, bukan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.
Publik kini menunggu langkah nyata Bank Nagari dalam menuntaskan rekomendasi BPK, memastikan pemulihan potensi permasalahan, serta membangun sistem pengawasan yang lebih kuat agar kasus serupa tidak kembali terjadi.
(Tim Redaksi)
