Ketidaksesuaian bukti penginapan dan jumlah hari perjalanan dinas menjadi penyebab temuan. BPK meminta kelebihan pembayaran diproses sesuai ketentuan dan disetorkan ke RKUD
PAYAKUMBUH, PRESISIMEDIA.COM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkap temuan kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp848.551.600. Temuan tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025.
Kelebihan pembayaran itu berasal dari dua komponen utama, yakni ketidaksesuaian bukti pertanggungjawaban biaya penginapan sebesar Rp617.657.000 dan kelebihan pembayaran akibat jumlah hari perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebesar Rp230.894.600.
Berdasarkan LHP BPK, Pemerintah Kota Payakumbuh menganggarkan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp27.006.214.482, dengan realisasi mencapai Rp23.069.473.535 atau 96,42 persen.
Bukti Hotel Tidak Sesuai Data Penyedia
Dalam proses audit, BPK melakukan pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen perjalanan dinas, meliputi surat tugas, daftar nominatif, tiket perjalanan, bukti penginapan, hingga dokumen administrasi pendukung lainnya.
Auditor kemudian melakukan konfirmasi langsung kepada sejumlah hotel di Pekanbaru, Yogyakarta, Jakarta, dan Bogor.
Hasilnya, ditemukan adanya perbedaan antara bukti pertanggungjawaban yang diajukan dengan data resmi yang dimiliki pihak hotel. Nilai ketidaksesuaian tersebut mencapai Rp617.657.000.
Lama Perjalanan Dinas Tidak Sesuai
Selain temuan terkait penginapan, BPK juga menemukan pertanggungjawaban jumlah hari perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan pelaksanaan sebenarnya.
Kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan pemeriksaan surat tugas, lembar kedatangan, dokumentasi kegiatan, hasil konfirmasi kepada pihak hotel, serta wawancara dengan sopir, pendamping, dan pelaksana perjalanan dinas.
Akibat kondisi tersebut, terjadi kelebihan pembayaran uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi sebesar Rp230.894.600.
Dengan demikian, total kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh mencapai Rp848.551.600.
BPK Soroti Pengawasan Internal
Dalam laporannya, BPK menyatakan kondisi tersebut tidak sesuai dengan sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Permendagri Nomor 15 Tahun 2024, serta Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
BPK juga mengidentifikasi sejumlah faktor penyebab munculnya temuan tersebut.
Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran dinilai belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian realisasi pembayaran perjalanan dinas.
Selain itu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dinilai kurang cermat dalam mempertanggungjawabkan belanja perjalanan dinas, sementara Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD belum maksimal dalam melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen.
Para pelaksana perjalanan dinas juga dinilai belum sepenuhnya memedomani ketentuan yang berlaku dalam menyampaikan pertanggungjawaban sesuai kondisi sebenarnya.
Pemkot Payakumbuh Siap Menindaklanjuti
Menanggapi hasil pemeriksaan tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Sekretaris DPRD menyatakan menerima temuan BPK dan berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan.
BPK merekomendasikan agar Wali Kota Payakumbuh memerintahkan Sekretaris DPRD untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan perjalanan dinas, memperketat proses verifikasi administrasi, meningkatkan kecermatan PPTK dan PPK SKPD dalam menjalankan tugasnya, serta memproses pengembalian kelebihan pembayaran sebesar Rp848.551.600 ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menanggapi temuan tersebut, Ketua Umum LSM P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman), Ahmad Husein Batu Bara, meminta Pemerintah Kota Payakumbuh segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara transparan dan akuntabel.
“Temuan BPK harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Yang terpenting saat ini adalah memastikan seluruh rekomendasi ditindaklanjuti, kelebihan pembayaran diproses sesuai ketentuan, dan sistem pengawasan diperkuat agar persoalan serupa tidak terulang,” ujar Ahmad Husein Batu Bara.
Ia menambahkan, masyarakat berhak mengetahui perkembangan penyelesaian temuan tersebut sebagai bentuk transparansi penggunaan anggaran daerah.
“Setiap rupiah yang bersumber dari APBD harus dikelola secara bertanggung jawab. Kami akan terus mengawal tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
(Tim Redaksi)
