Oleh: Benny Parapat
Aktivis dan Pemerhati Politik
Pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari jumlah tersangka yang diumumkan kepada publik. Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana negara mampu mengembalikan kerugian keuangan negara melalui penelusuran, penyitaan, dan perampasan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di situlah komitmen negara terhadap pemberantasan korupsi benar-benar diuji.
Kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi salah satu perkara yang menyita perhatian publik. Selain karena menyangkut program strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, perkara ini juga memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi penegakan hukum, khususnya dalam upaya pemulihan kerugian negara.
Di ruang publik muncul perbandingan dengan sejumlah perkara korupsi lain yang memperlihatkan langkah penyitaan aset dilakukan relatif cepat sejak proses penyidikan berlangsung. Sementara itu, dalam perkara dugaan korupsi di BGN, masyarakat belum melihat perkembangan serupa secara terbuka. Perbedaan tersebut kemudian memunculkan berbagai persepsi yang perlu dijawab melalui transparansi dan akuntabilitas.
Tentu saja, setiap perkara memiliki karakteristik yang berbeda. Kompleksitas pembuktian, pola aliran dana, maupun dugaan penggunaan pihak ketiga dapat memengaruhi kecepatan penelusuran aset. Namun, dalam negara demokrasi, perbedaan penanganan yang tidak disertai penjelasan memadai akan dengan mudah melahirkan spekulasi.
Menjaga Kepercayaan Publik
Kepercayaan publik merupakan fondasi utama keberhasilan penegakan hukum. Tanpa kepercayaan masyarakat, setiap langkah aparat penegak hukum akan selalu dipandang dengan kecurigaan, terlepas dari benar atau tidaknya proses yang sedang dijalankan.
Karena itu, komunikasi yang terbuka menjadi bagian penting dari proses penegakan hukum. Penjelasan mengenai tahapan penyidikan, sejauh tidak mengganggu substansi perkara, justru akan memperkuat legitimasi institusi penegak hukum.
Masyarakat tidak sedang meminta aparat membuka seluruh strategi penyidikan. Yang diharapkan adalah kepastian bahwa setiap perkara ditangani secara profesional, independen, dan berdasarkan hukum, tanpa dipengaruhi oleh faktor jabatan, kekuasaan, ataupun kedekatan politik.
Memiskinkan Koruptor sebagai Efek Jera
Gagasan memiskinkan koruptor bukanlah sekadar slogan politik. Filosofinya sederhana: korupsi merupakan kejahatan yang bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi secara melawan hukum. Oleh karena itu, apabila terbukti di pengadilan, hasil kejahatan tersebut semestinya tidak boleh tetap dinikmati oleh pelakunya.
Penelusuran aset, penyitaan, hingga perampasan aset berdasarkan putusan pengadilan merupakan instrumen penting dalam pemberantasan korupsi. Tujuannya bukan hanya memulihkan kerugian negara, tetapi juga menciptakan efek jera agar korupsi tidak lagi dipandang sebagai kejahatan yang menguntungkan.
Dalam konteks inilah publik berharap setiap perkara korupsi memperoleh perlakuan yang sama. Konsistensi lebih penting daripada sekadar retorika. Sebab, hukum akan memperoleh kewibawaannya ketika diterapkan tanpa diskriminasi.
Ujian bagi Pemerintahan yang Bersih
Komitmen terhadap clean government dan good governance sedang diuji melalui berbagai perkara besar yang menjadi perhatian masyarakat. Pemerintahan yang bersih tidak hanya membutuhkan regulasi yang baik, tetapi juga keberanian menegakkan hukum secara konsisten terhadap siapa pun.
Prinsip equality before the law harus menjadi landasan utama. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan hanya karena jabatan, kedekatan politik, atau besarnya pengaruh seseorang.
Apabila memang terdapat kendala teknis dalam proses penelusuran aset pada suatu perkara, penjelasan yang proporsional kepada publik akan menjadi bagian dari akuntabilitas. Sebaliknya, apabila seluruh persyaratan hukum telah terpenuhi, maka langkah-langkah pemulihan aset negara patut dilakukan secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Negara Harus Menjawab Harapan Publik
Korupsi adalah kejahatan yang merampas hak masyarakat atas pelayanan publik, pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, pemberantasannya tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka semata.
Publik berharap negara hadir secara utuh: mengusut perkara secara profesional, memulihkan kerugian negara, dan memastikan tidak ada keuntungan ekonomi yang tetap dinikmati oleh pelaku apabila nantinya dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya menunggu vonis pengadilan. Masyarakat juga menunggu konsistensi negara dalam memperlakukan setiap perkara korupsi dengan standar yang sama.
Sebab, kekuatan negara hukum tidak diukur dari kerasnya pidato antikorupsi, melainkan dari keberanian menegakkan hukum secara adil, transparan, dan tanpa pandang bulu. Di situlah kepercayaan publik dipertaruhkan, dan di situlah marwah pemberantasan korupsi akan ditentukan.
(*)
