PADANG, PresisiMedia.com – Wali Kota Padang dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Padang hingga saat ini belum memberikan penjelasan substantif terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang sebesar Rp436.416.000 yang dinilai tidak sesuai ketentuan.
Temuan tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2025. Dalam laporan itu disebutkan bahwa Dispora Kota Padang menyalurkan dana hibah kepada KONI Kota Padang sebesar Rp5.870.337.000 yang bersumber dari APBD Kota Padang.
BPK menemukan adanya sejumlah ketidaksesuaian dalam penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah tersebut. Di antaranya penggunaan dana sebesar Rp300.600.000 yang digunakan untuk pembayaran tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya, yang tidak sesuai dengan proposal awal pengajuan hibah.
Selain itu, terdapat kekurangan dokumen pertanggungjawaban pada sejumlah kegiatan, pembayaran yang tidak didukung bukti sah, serta penggunaan dana sebesar Rp70 juta yang tidak dapat dijelaskan peruntukannya sehingga manfaatnya tidak dapat dievaluasi secara memadai.
Atas kondisi tersebut, BPK merekomendasikan Pemerintah Kota Padang untuk memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian belanja hibah, memperketat verifikasi laporan pertanggungjawaban, serta menindaklanjuti kelebihan pembayaran sebesar Rp436.416.000 untuk disetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
PresisiMedia.com telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Wali Kota Padang terkait langkah tindak lanjut atas rekomendasi BPK tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh jawaban.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang sempat memberikan respons singkat melalui pesan WhatsApp dengan kalimat, “Ok Bang Ahmad,” namun belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait substansi temuan maupun langkah tindak lanjut yang telah dilakukan.
Di sisi lain, Ketua KONI Kota Padang saat ini, Erianto Mahyuda, menyatakan tidak dapat memberikan keterangan karena temuan tersebut terjadi sebelum masa kepengurusannya.
“Maaf Pak, masa itu belum kami jadi Ketua KONI, nanti salah jawab Pak,” ujarnya.
Sedangkan Ketua KONI Kota Padang periode 2021–2025, Yusra Syarif (Yusra MS), membenarkan adanya temuan tersebut. Ia menyebut pihaknya telah membuat surat pernyataan dan berkomitmen untuk mengembalikan dana temuan.
“Betul, kita sudah buat pernyataan, dan akan dikembalikan bulan Agustus,” katanya.
Temuan ini menjadi perhatian publik mengingat dana hibah yang bersumber dari APBD semestinya digunakan untuk pembinaan atlet, peningkatan prestasi olahraga, serta pengembangan organisasi olahraga secara akuntabel.
PresisiMedia.com tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi Wali Kota Padang, Dispora Kota Padang, KONI Kota Padang, maupun pihak terkait lainnya. Apabila terdapat tanggapan resmi, berita ini akan diperbarui sesuai prinsip keberimbangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Redaksi)
Tag :
#WaliKotaPadang #KotaPadang #BPKRI #TemuanBPK#DanaHibahKONI #KONIKotaPadang #DisporaPadang #APBDKotaPadang #Akuntabilitas #Transparansi #KeuanganDaerah #SumateraBarat #BeritaPadang #PresisiMedia
