JAKARTA, presisimedia.com – Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Zulkarnaen, akhirnya menyerahkan diri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah sebelumnya diimbau untuk bersikap kooperatif menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan kedua pejabat tersebut tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (30/6/2026) malam sekitar pukul 21.17 WIB.
“Per malam ini, Bupati dan Sekda Kuansing menyerahkan diri. Tiba di Gedung Merah Putih sekitar pukul 21.17 WIB,” ujar Budi kepada wartawan.
Sebelumnya, keberadaan Bupati dan Sekda Kuansing sempat menjadi perhatian setelah keduanya tidak berada di lokasi ketika tim KPK melakukan operasi tangkap tangan. Kondisi tersebut mendorong KPK menyampaikan imbauan secara terbuka agar keduanya segera menyerahkan diri sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif.
“Kami mengimbau kepada Bupati dan Sekda Kuansing untuk kooperatif menyerahkan diri ke KPK sehingga proses hukum yang berjalan bisa dilakukan secara efektif,” kata Budi.
Operasi tangkap tangan tersebut dilakukan terkait dugaan suap dalam proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam operasi itu, KPK mengamankan 10 orang. Lima orang di antaranya kemudian dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK.
Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan transaksi keuangan sebagai bagian dari proses penyelidikan.
Sesuai ketentuan hukum, KPK memiliki waktu paling lama 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Lembaga antirasuah itu dijadwalkan menyampaikan perkembangan resmi perkara tersebut melalui konferensi pers.
Peristiwa ini kembali menjadi sorotan publik karena dugaan praktik suap dalam pengisian jabatan menyentuh langsung aspek integritas birokrasi. Apabila dugaan tersebut terbukti melalui proses peradilan yang berkekuatan hukum tetap, maka praktik tersebut tidak hanya berimplikasi pidana, tetapi juga mencederai prinsip sistem merit yang menjadi dasar pengelolaan aparatur sipil negara.
Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa proses pengisian jabatan strategis di lingkungan pemerintahan harus bebas dari praktik transaksional. Kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi hanya dapat dibangun melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan menjunjung tinggi profesionalisme.
Hingga berita ini diterbitkan, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan. Penetapan status hukum akan disampaikan secara resmi oleh KPK setelah proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(Redaksi)
