PASAMAN, PresisiMedia.com – Pemerintah Kabupaten Pasaman terus menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Dari hasil inventarisasi ulang yang dilakukan setelah pemeriksaan BPK, sebanyak 45 unit kendaraan dinas telah berhasil ditemukan, sementara 9 unit kendaraan roda dua masih dalam proses penelusuran.
Kepastian tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasaman saat memberikan klarifikasi kepada PresisiMedia.com terkait temuan BPK atas pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2024 dan 2025 (sampai Semester I).
Menurut Sekda, pemeriksaan BPK merupakan audit menyeluruh terhadap pengelolaan aset daerah, baik dari sisi administrasi maupun keberadaan fisik barang.
«”Pemeriksaan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh BPK merupakan pemeriksaan secara keseluruhan, baik fisik maupun administrasi. Pemerintah Kabupaten Pasaman menjadikan hasil pemeriksaan tersebut sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan tata kelola Barang Milik Daerah,” ujar Sekda.»
Ia menjelaskan, temuan kendaraan dinas yang belum dapat ditunjukkan fisiknya saat pemeriksaan telah menjadi bagian dari rekomendasi BPK yang saat ini sedang ditindaklanjuti bersama seluruh perangkat daerah.
Inventarisasi Ulang Membuahkan Hasil
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Pasaman melakukan inventarisasi ulang kendaraan dinas pada November hingga Desember 2025.
Kegiatan tersebut meliputi penelusuran keberadaan kendaraan, rekonsiliasi data antara Pengguna Barang dan Pengurus Barang, serta penertiban administrasi aset di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hasilnya, dari 54 unit kendaraan yang sebelumnya tidak ditemukan saat pemeriksaan BPK, 45 unit telah berhasil ditemukan kembali.
Sementara itu, 9 unit kendaraan roda dua masih harus ditelusuri lebih lanjut.
Menurut Sekda, secara administratif kendaraan tersebut telah tercatat berada di lingkungan Dinas Kesehatan dan tersebar di beberapa puskesmas.
«”Pemerintah Kabupaten Pasaman saat ini sedang menyelesaikan penertiban administrasi dan pencatatan sebagai bagian dari tindak lanjut atas rekomendasi BPK,” katanya.»
Pengawasan Internal Diperkuat
Selain inventarisasi ulang, Pemerintah Kabupaten Pasaman juga meminta seluruh OPD melakukan evaluasi internal terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap aset daerah dapat dikelola sesuai ketentuan serta meningkatkan pengawasan terhadap aset yang berada dalam penguasaan masing-masing perangkat daerah.
Sekda menegaskan, apabila dalam proses evaluasi ditemukan adanya kelalaian maupun penyimpangan, penyelesaiannya akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Komitmen Perbaikan Tata Kelola
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Pasaman berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah melalui penataan administrasi, inventarisasi secara berkala, pemanfaatan sistem informasi aset, peningkatan kapasitas pengelola barang, serta penguatan sistem pengawasan.
Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan tata kelola Barang Milik Daerah yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Meski demikian, proses penelusuran terhadap 9 kendaraan dinas yang masih belum ditemukan akan menjadi perhatian publik. Penyelesaian penelusuran tersebut menjadi bagian penting dari tindak lanjut rekomendasi BPK sekaligus menjadi indikator keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam memperbaiki sistem pengelolaan aset daerah.
Publik juga berharap proses penelusuran dilakukan secara transparan dan hasilnya diumumkan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas atas pengelolaan aset yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Tim Redaksi
Tags:
#SekdaPasaman #PemkabPasaman #BupatiPasaman #Pasaman #PasamanBangkit #BPK #BPKRI #TemuanBPK #LHPBPK #BarangMilikDaerah #BMD #AsetDaerah #PengelolaanAset #PenertibanAset #InventarisasiAset #KendaraanDinas #TataKelolaAset #AkuntabilitasPublik #TransparansiPemerintahan #GoodGovernance #PengawasanInternal #KeuanganDaerah #PemerintahanDaerah #SumateraBarat
