Pasaman Barat, PresisiMedia.com — Setelah beberapa jam bungkam, Sales Branch Manager (SBM) Faris Aceriza dari PT Pertamina Patra Niaga Sumatera Barat akhirnya memberikan klarifikasi terkait dugaan distribusi BBM subsidi jenis Solar di SPBU 13.263.516 Aia Bangih, Kecamatan Sungai Beremas, Pasaman Barat.
Klarifikasi muncul melalui pesan singkat WhatsApp kepada redaksi PresisiMedia.com pada 24 Februari 2026, di mana Faris Aceriza menyampaikan:
“Waalaikumsalam. Kami cek, ternyata memang ada surat rekomendasi dari DKP Pasaman Barat dan sudah terbit via X-Star.”
Temuan Awal LSM P2NAPAS
Sebelumnya, LSM P2NAPAS menemukan indikasi distribusi Solar subsidi yang tidak sesuai ketentuan, berupa pengisian menggunakan drum/jerigen dan sarana angkut tidak standar seperti becak motor pada 23 Februari 2026. Aktivitas ini telah didokumentasikan melalui foto dan video, menimbulkan pertanyaan publik mengenai kepatuhan SPBU terhadap regulasi distribusi BBM subsidi.
Permintaan Klarifikasi Media
Wartawan PresisiMedia.com, telah mengirim konfirmasi resmi kepada SBM Faris Aceriza, mencakup pertanyaan mengenai:
Mekanisme resmi distribusi Solar subsidi di wilayah Sumatera Barat, khususnya Pasaman Barat.
1. Apakah SPBU diperbolehkan mengisi Solar subsidi menggunakan drum/jerigen atau sarana tidak standar, dan dalam kondisi apa.
2. Prosedur verifikasi konsumen yang berhak menerima BBM subsidi.
3. Sistem pengawasan internal SPBU untuk memastikan kepatuhan distribusi BBM subsidi.
4. Koordinasi SBM dengan pemerintah daerah untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi.
5. Tindakan yang diambil jika terjadi praktik pengisian Solar subsidi tidak sesuai ketentuan.
Respons Publik dan Kritik LSM P2NAPAS
Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, menekankan bahwa klarifikasi SBM Faris Aceriza penting, namun belum sepenuhnya menyentuh akar masalah distribusi BBM subsidi.
“Kami menghargai jawaban dari SBM Faris Aceriza, namun pemantauan dan pengawasan tetap harus dilakukan agar distribusi Solar subsidi tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Klarifikasi seperti ini membantu menjaga kepercayaan publik dan mencegah potensi penyalahgunaan,” ujarnya.
Langkah Selanjutnya
LSM P2NAPAS menyatakan akan meminta jawaban lebih lanjut dari PT Pertamina Patra Niaga Pusat dan BPH Migas di Jakarta, serta akan memastikan apakah BBM subsidi tersebut benar-benar disalurkan tepat sasaran atau untuk kepentingan lain.
Organisasi ini menekankan pentingnya koordinasi antara SPBU, pemerintah daerah, dan aparat terkait agar distribusi BBM subsidi tetap mengutamakan kepentingan masyarakat luas.
(Tim Redaksi)
