Jakarta -Presesimedia.com
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai wujud kepedulian negara terhadap masa depan anak bangsa kini justru dipenuhi tanda tanya besar. Alih-alih menjadi solusi gizi, sejumlah kasus keracunan massal yang mencuat belakangan ini membuat publik mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengeksekusi program strategis tersebut.
Sorotan tajam datang dari Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI. Ia menilai lemahnya Standard Operating Procedure (SOP) di lapangan menjadi biang masalah. Bahkan, Charles mengungkap temuan mencengangkan: ada dapur penyedia makan bergizi yang tidak higienis, mulai dari alat cuci yang seadanya, tempat memasak di lantai, hingga dapur tanpa alat pengendali serangga.
“Kalau SOP saja diabaikan, bagaimana kita bisa bicara tentang kualitas gizi anak-anak?” tegas Charles.
Lebih jauh, Charles bahkan mendorong agar pemerintah membuka opsi pemberian uang langsung kepada orang tua murid, agar mereka bisa menyiapkan makanan bergizi sendiri untuk anak-anaknya. Usulan ini jelas bukan tanpa alasan: skema yang sekarang terlalu rawan celah dan terbukti berbahaya bagi kesehatan siswa.
Ironisnya, pola distribusi MBG pun penuh risiko. Masakan kerap diproses tengah malam, dibungkus pagi, lalu baru tersaji siang hari. Jeda panjang inilah yang membuka peluang besar kontaminasi bakteri. Alih-alih sehat, anak-anak justru mendapat “menu bom waktu”.
Kritik ini seharusnya jadi alarm keras bagi Badan Gizi Nasional (BGN). Program MBG adalah kebijakan dengan misi mulia, tetapi tanpa pengawasan ketat dan tata kelola yang disiplin, hasilnya justru kontraproduktif: dana besar terserap, kepercayaan publik runtuh, anak-anak jadi korban.
Ketua Umum LSM P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman), Ahmad Husein Batu Bara, ikut angkat bicara. Ia menilai kegagalan pelaksanaan MBG bukan hanya soal teknis, melainkan mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah terhadap transparansi dan akuntabilitas.
“Negara jangan main-main dengan masa depan anak bangsa. Program ini menggunakan uang rakyat, maka setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan dengan benar. Kalau pola distribusi masih amburadul, dapur tidak higienis, dan SOP diabaikan, maka program MBG bukan lagi solusi gizi, melainkan ancaman kesehatan massal,” tegas Ahmad Husein Batu Bara.
Ia menambahkan, P2NAPAS akan terus mengawal jalannya program ini agar tidak menjadi ladang bancakan anggaran. “Kami tidak ingin MBG hanya jadi proyek mercusuar. Harus ada pengawasan melekat, keterlibatan masyarakat, dan keberanian pemerintah untuk mengevaluasi total sistem yang terbukti bermasalah,” pungkasnya.
Pertanyaannya: apakah pemerintah berani merombak total sistem MBG—atau justru membiarkan program ini berubah dari janji manis menjadi tragedi gizi nasional?
Redaksi.
