Oleh Benny Parapat
Jakarta | PresisiMedia.com — Demokrasi Indonesia kian riuh, namun miskin pembaruan substansial. Panggung politik selalu penuh, tetapi narasinya berulang. Partai-partai politik tampak lebih sibuk memastikan kedekatan dengan pusat kekuasaan ketimbang menawarkan gagasan alternatif.
Koalisi pragmatis pun menjadi pilihan utama—cepat dan efisien, tetapi berbiaya mahal bagi kualitas demokrasi.
Ideologi yang seharusnya menjadi fondasi perlahan ditinggalkan.
Hukum, yang mestinya menjadi penopang keadilan dan kepastian, kerap dipersepsikan publik tajam ke lawan dan tumpul ke kawan. Kondisi ini menciptakan jarak kepercayaan antara negara dan masyarakat.
Partai politik semakin mengandalkan figur populer ketimbang membangun kader secara sistematis.
Popularitas menjadi komoditas utama, sementara gagasan dan program cukup menjadi pelengkap pidato. Regenerasi kepemimpinan pun tersendat, dan kader internal kehilangan ruang untuk tumbuh.
Koalisi besar dibangun sejak awal kontestasi, menciptakan kesan bahwa kompetisi telah selesai bahkan sebelum dimulai. Pilihan publik terasa menyempit, bukan karena kekurangan kandidat, melainkan karena arah politik telah dikunci lebih dulu.
Pragmatisme juga melahirkan patronase yang semakin terbuka. Dukungan politik kerap beriringan dengan pembagian jabatan dan akses kebijakan.
Stabilitas dijadikan alasan, meski transparansi dan akuntabilitas justru tertinggal. Demokrasi pun terasa seperti pesta eksklusif: rakyat diundang hadir, tetapi tak dilibatkan dalam penentuan menu.
Pemilu berisiko berubah menjadi sekadar prosedur formal. Adu gagasan kalah oleh kalkulasi kemenangan. Ketika mayoritas elite berada dalam satu barisan, ruang kritik menyempit dan mekanisme checks and balances melemah.
Pertanyaannya kini sederhana namun mendasar: apakah pemilu masih menjadi ruang untuk menentukan masa depan bersama, atau hanya ritual legitimasi dari skenario yang telah ditulis oleh segelintir elite?
Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah dan tingkat kepercayaan publik terhadap demokrasi Indonesia ke depan.
Editor: Redaksi