MADINA, SUMUT– Presesi media.com
Proyek pembangunan jembatan milik PT. Sago Nauli di jalur vital Lintas Sumut–Sumbar tepatnya di Lorong Semanggi, Kelurahan Simpang Gambir, Kecamatan Lingga Bayu, menuai sorotan tajam dari masyarakat. Pasalnya, aktivitas proyek yang dilakukan tanpa rambu peringatan dan minim pengamanan lalu lintas dinilai sebagai bom waktu kecelakaan bagi pengguna jalan.
Material berupa pasir dan batu diduga dibiarkan berserakan di badan jalan. Ironisnya, jalan tersebut setiap pagi dan siang menjadi lintasan utama anak-anak sekolah serta masyarakat yang beraktivitas. Dengan kondisi ini, keselamatan publik seolah diabaikan demi kepentingan proyek perusahaan.
Ketua IWI Pasaman Barat, Okeh Saputra, yang melintas di lokasi pada Rabu (27/08), mengungkapkan kekecewaannya.
> “Kami mendapati aktivitas proyek tanpa rambu dan tanpa plang resmi. Padahal jalan ini lintasan utama masyarakat, termasuk anak sekolah. Kalau kondisi ini dibiarkan, tinggal menunggu waktu sampai ada korban jiwa,” tegasnya.
Melanggar Regulasi, Mengabaikan Keselamatan Publik
Dalam regulasi nasional, proyek di ruas jalan umum wajib mengutamakan keselamatan. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan pentingnya manajemen keselamatan, sementara Permen PUPR No. 5 Tahun 2023 mengatur aspek teknis dan standar jalan. Fakta di lapangan menunjukkan PT. Sago Nauli terkesan mengabaikan kewajiban ini.
Pihak perusahaan seharusnya memasang rambu peringatan, plang proyek, serta pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi. Lebih jauh, koordinasi dengan aparat setempat mutlak diperlukan agar jalur strategis lintas provinsi tidak berubah menjadi titik rawan kecelakaan.
- Kritik Pedas untuk PT. Sago Nauli
Kehadiran investasi memang diharapkan memberi dampak positif bagi daerah, namun bila dikelola serampangan justru melahirkan keresahan. PT. Sago Nauli didesak untuk segera bertanggung jawab penuh dengan menertibkan proyeknya, membersihkan material yang berserakan, serta memastikan pengamanan maksimal di ruas jalan tersebut.
> “Keselamatan rakyat tidak bisa ditawar. Jangan sampai proyek yang katanya untuk mendukung industri justru menjadi malapetaka bagi masyarakat sekitar,” pungkas Okeh Saputra.
Masyarakat kini menunggu tindakan cepat dari pihak perusahaan dan pemerintah daerah. Jika abai, maka proyek ini bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga mencederai rasa aman publik.
(Redaksi)
