Semarang, Jawa Tengah, Presisimedia.com — Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan subsidi energi memasuki babak serius. Polda Jawa Tengah berhasil membongkar praktik mafia BBM subsidi dengan mengungkap 53 kasus dan mengamankan 60 pelaku, mengindikasikan adanya jaringan terorganisir yang selama ini merugikan negara hingga miliaran rupiah serta mengganggu distribusi energi bagi masyarakat yang berhak.
Pengungkapan ini merupakan hasil kerja intensif sepanjang April 2026 yang dilakukan Polda Jateng bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah. Langkah ini sekaligus menjadi respons atas laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi di berbagai wilayah.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng, Djoko Julianto, menegaskan bahwa penindakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga distribusi subsidi agar tepat sasaran.
“Subsidi energi merupakan hak masyarakat yang membutuhkan. Penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan publik,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (5/5/2026).
Dari total perkara yang diungkap, sebanyak 43 kasus merupakan penyalahgunaan BBM bersubsidi, 10 kasus terkait LPG subsidi 3 kilogram, serta beberapa kasus praktik pengeboran minyak ilegal (illegal drilling). Modus operandi yang digunakan pun beragam, mulai dari pembelian BBM subsidi untuk dijual kembali ke sektor industri dengan harga non-subsidi, pemindahan isi tabung LPG 3 kilogram ke tabung lebih besar, hingga eksplorasi minyak tanpa izin resmi.
Menurut Djoko, para pelaku memiliki peran berbeda dalam jaringan tersebut, mulai dari penyuntik, pengepul, hingga pendana. Bahkan, beberapa di antaranya diketahui merupakan residivis dalam kasus serupa, yang menunjukkan adanya pola kejahatan berulang dan terstruktur.
Dalam operasi tersebut, petugas turut mengamankan barang bukti dalam jumlah besar, antara lain minyak mentah sekitar 3.070 liter, Bio Solar 3.824 liter, dan Pertalite mencapai 7.160 liter. Selain itu, disita pula 2.702 tabung LPG 3 kilogram, ratusan tabung LPG non-subsidi, serta puluhan kendaraan yang digunakan untuk distribusi ilegal. Khusus untuk kasus illegal drilling, aparat juga mengamankan peralatan pengeboran seperti menara rig, mesin bor, pompa, dan puluhan pipa.
Polda Jateng memperkirakan total nilai subsidi yang disalahgunakan dalam kasus ini mencapai lebih dari Rp12 miliar, mencerminkan besarnya potensi kerugian negara akibat praktik ilegal tersebut.
Saat ini, seluruh perkara masih dalam proses penyidikan lebih lanjut guna mengungkap kemungkinan keterlibatan jaringan yang lebih luas. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Jateng, Artanto, mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengawasi distribusi energi bersubsidi.
“Kami mengimbau masyarakat untuk segera melapor jika menemukan adanya indikasi penyalahgunaan BBM maupun LPG subsidi. Partisipasi publik sangat penting untuk memastikan subsidi benar-benar dinikmati oleh yang berhak,” tegasnya.
Penindakan ini menjadi sinyal kuat bahwa praktik mafia energi semakin dipersempit ruang geraknya, sekaligus menegaskan komitmen aparat dalam menjaga keadilan distribusi subsidi dan stabilitas energi nasional.
(Wwhyu)
