
BENGKULU SELATAN – Presisimedia.com Sejumlah informasi dari lapangan dan laporan kelompok tani di Bengkulu Selatan menyebut adanya dugaan perbedaan harga jual pupuk bersubsidi di sejumlah kios penyalur. Kondisi ini memunculkan perhatian publik terkait konsistensi penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat distribusi.
Di lapangan, pupuk bersubsidi dilaporkan dijual dengan kisaran harga sekitar Rp110.000 hingga Rp120.000 per sak. Namun demikian, informasi tersebut masih perlu klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan resmi pemerintah.
Sejumlah pelaku usaha kios menyebut adanya biaya tambahan operasional di luar harga dasar, seperti biaya bongkar muat dan operasional distribusi, yang disebut menjadi salah satu faktor perbedaan harga di tingkat penyalur.
“Pada prinsipnya kami mengikuti ketentuan HET, namun ada biaya operasional di lapangan yang menjadi pertimbangan dalam distribusi,” ujar salah satu pemilik kios di Bengkulu Selatan.
Di sisi lain, terdapat juga kelompok tani yang menyatakan telah menyalurkan pupuk subsidi sesuai ketentuan HET tanpa tambahan biaya kepada petani anggota. Sistem tersebut disebut berjalan melalui mekanisme kelompok tani dan Gapoktan.
“Kami menyalurkan sesuai HET tanpa biaya tambahan kepada petani. Sistem yang kami jalankan berbasis kelompok dan pengelolaan internal,” ujar salah satu pengurus kelompok tani.
Pengawasan Distribusi Jadi Perhatian
Munculnya perbedaan informasi di lapangan ini mendorong perhatian terhadap efektivitas pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, termasuk peran aparat pengawas dan Satgas Pangan dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai aturan.
Sejumlah pihak berharap dilakukan klarifikasi dan pengecekan menyeluruh agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun potensi penyimpangan dalam distribusi pupuk bersubsidi.
Ketua LSM P2NAPAS menyatakan pihaknya akan melakukan penelusuran informasi dari lapangan sebagai bentuk fungsi kontrol sosial.
“Kami akan melakukan pengumpulan data dan klarifikasi di lapangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, kami akan mendorong pihak terkait untuk menindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Ketentuan Resmi Pemerintah
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menegaskan bahwa pupuk bersubsidi telah ditetapkan HET-nya dan wajib dijual sesuai ketentuan. Sistem distribusi juga diatur melalui e-RDKK agar tepat sasaran kepada petani yang berhak.
Pemerintah juga mengimbau agar seluruh pihak yang terlibat dalam distribusi pupuk subsidi mematuhi aturan yang berlaku guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pupuk di tingkat petani.
Informasi yang beredar saat ini masih memerlukan klarifikasi dari instansi terkait, termasuk Dinas Pertanian dan lembaga pengawas distribusi, untuk memastikan akurasi data di lapangan serta menjaga transparansi penyaluran pupuk bersubsidi.
(Tim Redaksi)
