Jakarta, Presisimedia.com – Bupati Mandailing Natal (Madina), Saipullah Nasution, melakukan kunjungan kerja ke Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia guna membahas dukungan pembangunan infrastruktur strategis dan pengembangan ekonomi alternatif di daerahnya.
Dalam pertemuan tersebut, Saipullah menyoroti pentingnya pembangunan jalan penghubung Madina–Padang Lawas sebagai langkah percepatan konektivitas antarwilayah. Infrastruktur ini dinilai krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka akses distribusi hasil pertanian masyarakat.
“Konektivitas Madina–Palas akan menjadi pengungkit utama ekonomi daerah dan mempercepat mobilitas barang serta jasa,” ujar Saipullah.
Selain infrastruktur, Pemkab Madina juga mendorong transformasi ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Panyabungan Timur, melalui pengalihan komoditas dari tanaman terlarang ke sektor produktif yang legal dan berkelanjutan.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, pemerintah daerah menawarkan pengembangan komoditas unggulan seperti kopi, tembakau, dan aren yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta potensi pasar yang luas.
Saipullah menegaskan bahwa keberhasilan program ini memerlukan pendekatan komprehensif, termasuk edukasi dan pendampingan masyarakat agar mampu beralih ke sektor ekonomi yang lebih produktif.
Di sisi lain, Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, menyambut positif langkah proaktif Pemkab Madina. Ia menyatakan bahwa BNN memiliki program ekonomi alternatif yang sejalan dengan inisiatif tersebut.
“Program ini bertujuan mendorong masyarakat beralih ke komoditas legal yang bernilai ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan,” jelas Suyudi.
BNN RI juga mendorong percepatan penyusunan kerja sama formal antara kedua pihak sebagai landasan implementasi program di lapangan. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat realisasi pembangunan sekaligus menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat.
Kunjungan ini turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, termasuk Pj. Sekretaris Daerah Afrizal Nasution, serta pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemkab Madina.
Langkah kolaboratif ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dan pusat dalam membangun infrastruktur sekaligus menciptakan transformasi ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
(SN)
