Pasaman Barat, Presisimedia.com — Konflik agraria di Pasaman Barat kembali menjadi sorotan nasional setelah tak kunjung menemukan titik penyelesaian yang jelas.
Persoalan yang melibatkan masyarakat adat dan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di Ulu Sontang ini bahkan telah menarik perhatian Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang mendorong keterbukaan data serta evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pertanahan di daerah.
Berlarutnya konflik antara masyarakat adat dan pihak perusahaan mempertegas lemahnya penyelesaian persoalan agraria yang selama ini terjadi. Proses yang lambat, minim transparansi, serta tidak adanya kepastian hukum membuat masyarakat terus berada dalam ketidakpastian.
Sorotan dari DPD RI menjadi penanda bahwa konflik ini bukan lagi sekadar isu lokal, melainkan telah berkembang menjadi perhatian nasional. Desakan untuk membuka data HGU, melakukan verifikasi ulang, hingga audit menyeluruh menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem pengelolaan pertanahan yang perlu segera dibenahi.
Peran Badan Pertanahan Nasional pun kini menjadi perhatian publik. Lembaga yang seharusnya hadir sebagai penjamin kepastian hukum atas tanah dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat terdampak. Transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan yang semakin menguat.
Konflik serupa sebelumnya juga terjadi di wilayah lain di Pasaman Barat, seperti sengketa agraria di PT BPP Unit 2 Air Balam yang hingga kini belum menemukan penyelesaian yang jelas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan agraria di daerah tersebut bersifat berulang dan belum terselesaikan secara sistemik.
Padahal, sebagai salah satu daerah otonom di Sumatera Barat dengan luas wilayah lebih dari 3.800 km² dan jumlah penduduk ratusan ribu jiwa, stabilitas sosial dan kepastian hukum di sektor pertanahan menjadi faktor penting dalam menjaga pembangunan daerah.
Masyarakat tidak seharusnya terus dipaksa bersabar dalam ketidakpastian. Negara melalui BPN dituntut hadir sebagai penyelesai konflik, bukan justru menjadi bagian dari persoalan yang dipertanyakan publik.
Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan hanya hak atas tanah masyarakat yang terancam, tetapi juga kepercayaan publik terhadap negara. Oleh karena itu, langkah konkret, transparan, dan berkeadilan menjadi kunci utama dalam menyelesaikan konflik agraria yang telah berlangsung lama ini.
Harapan kini tertuju pada keterlibatan anggota DPD RI, Cerint Iralloza Tasya, yang hadir menyerap aspirasi masyarakat. Kehadiran tersebut diharapkan mampu mendorong penyelesaian yang adil serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat Ulu Sontang.
(Oloan Hasibuan )
Tags :
#Cerint Iralloza Tasya,
#DPD RI
#UluSontang
#KonflikAgraria
#PasamanBarat
#BPN
