Pasaman Barat, PresisiMedia.com – Kapolda Sumatera Barat merespons isu kekeruhan Sungai Koto Balingka yang kembali menjadi perhatian publik. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas di wilayah hulu, termasuk dugaan kegiatan pertambangan ilegal di kawasan Kampung Lapu, Kejorongan Batang Lapu, Kabupaten Pasaman Barat.
Menanggapi konfirmasi wartawan, Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA menyampaikan agar penanganan teknis di lapangan dapat dikoordinasikan langsung dengan jajaran Polres Pasaman Barat.
“Silakan langsung ke Kapolres Pasbar,” ujar Kapolda.
Kapolda juga menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah membahas aturan turunan pasca terbitnya Surat Keputusan Wilayah Pertambangan Rakyat (SK WPR) pada 12 Februari 2026. Regulasi tersebut menjadi dasar dalam penataan aktivitas pertambangan rakyat, termasuk aspek tata kelola dan kewajiban perpajakan.
“Penyadaran hukum, pencegahan, dan penertiban harus berjalan paralel. Alhamdulillah sudah keluar SK WPR, sehingga tinggal menunggu regulasi IPR terkait tata kelola dan pajak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kapolda menegaskan bahwa penegakan hukum tetap menjadi langkah terakhir dalam penanganan persoalan di lapangan.
“Penegakan hukum merupakan ultimum remedium atau upaya jalan terakhir,” tambahnya.
Dugaan Aktivitas di Hulu Jadi Perhatian
Kekeruhan Sungai Koto Balingka yang kembali terjadi memunculkan perhatian masyarakat terhadap aktivitas di wilayah hulu. Dugaan adanya kegiatan pertambangan tanpa izin, termasuk penggunaan alat berat, menjadi salah satu isu yang berkembang di tengah masyarakat.
Sejumlah pihak menilai, meskipun regulasi terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) tengah disiapkan, pengawasan di lapangan tetap perlu diperkuat untuk mencegah dampak lingkungan yang lebih luas.
Kondisi air sungai yang keruh dikhawatirkan berdampak terhadap kualitas lingkungan, ekosistem, serta kebutuhan masyarakat yang bergantung pada aliran sungai tersebut.
Koordinasi dan Langkah Lanjutan Ditunggu
Kapolda Sumbar telah mengarahkan agar koordinasi lebih lanjut dilakukan dengan Kapolres Pasaman Barat sebagai pihak yang memiliki kewenangan teknis di wilayah tersebut.
Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Pasaman Barat terkait dugaan aktivitas pertambangan di kawasan Kampung Lapu dan langkah konkret yang akan diambil.
Publik Harapkan Transparansi
Masyarakat berharap adanya transparansi dan kepastian hukum terkait aktivitas di wilayah hulu Sungai Koto Balingka. Selain itu, pengawasan yang konsisten dinilai penting guna menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah dampak yang lebih besar di masa mendatang.
(Oloan Hasibuan)
Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan konfirmasi kepada pihak terkait dan bertujuan untuk memberikan informasi berimbang kepada publik.
